BISNIS.COM, JAKARTA--Kepala Biro Perencanaan dan Pinjaman Luar negeri Kementerian Pekerjaan umum Rido Matari Ichwan mengatakan umumnya lambannya proses kontrak dan lelang paket infrastruktur dikarenanakan lambannya proses pencairan pinjaman dari luar negeri.
Selain itu, lanjutnya, proses sosialisasi mengenai proyek tersebut, detail desain dan juga menjadi kendala lainnya.
“Di samping masalah pembebasan tanah yang, loan, desain, dan sosialisasi menjadi faktor penyebab lambannya proses penyerapan paket infrastruktur. Sering kali loan itu masih signing jadi belum bisa dicarikan,” jelasnya, pada akhir pekan ini.
Seperti yang diketahui, pada tahun anggaran 2013 loan yang didapat Kemen PU senilai Rp7,8 triliun yang berasal di antaranya dari Japan International Cooperation Agency (JICA), China, International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), dan Asian Development Bank (ADB).
Adapun sejumlah proyek yang didanai oleh loan tersebut antara lain jalan akses tol Tanjung Priuk senilai Rp527 miliar, Irigasi Komering, Sumatera Selatan Rp267 miliar, program jalan nasional Sumatera senial Rp347 miliar, Waduk Jati Gede Rp388 miliar, dan Jembatan Tayan, Kalimantan Tengah Rp280 miliar.
Seperti yang diketahui, kontrak paket kegiatan infrastruktur Kementerian PU baru per Maret baru mencapai 4.784 paket senilai Rp49,38 triliun, atau 58,8% dari total paket yakni 12.653 paket dengan pagu anggaran Rp77,98 triliun
