BISNIS.COM, JAKARTA—Ketidakcermatan dalam melakukan pemangkasan anggaran berisiko menyebabkan melesetnya output dan outcome program pemerintah.
Prasetijono Widjojo, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, mengatakan melesetnya output dan outcome program pemerintah itulah yang bisa mengurangi kemampuan APBN sebagai stimulus roda perekonomian dalam negeri.
Padahal, pertumbuhan ekonomi tahun ini ditargetkan sebesar 6,8% oleh pemerintah. Namun, Prasetijono mengatakan terdapat downside risk yang berisiko menarik pertumbuhan ke level 6,6%.
Menurutnya, besaran pemangkasan anggaran tidak serta merta langsung mempengaruhi kemampuan APBN dalam menstimulus roda perekonomian. Tidak tercapainya sasaran output dan outcome program pemerintah itulah, jelasnya, yang bisa mempengaruhi kemampuan APBN dalam mendorong ekonomi Indonesia.
Prasetijono menjelaskan pengajuan program yang dianggarkan dalam APBN biasanya sudah dalam satu paket program. Tanpa kehati-hatian, lanjut Prasetijono, paket program yang sudah direncanakan berisiko berjalan tidak optimal sehingga mempengaruhi output dan outcome yang menjadi sasaran program tersebut.
“Dalam satu paket program itu bisa terdiri belanja barang, belanja sosial, dan belanja modal yang saling terkait. Jadi tidak serta merta memotong belanja barang, sosial, atau modal saja,” katanya di kantornya hari ini, Jumat (22/3).
Oleh karena itu, imbuhnya, jika pemerintah terpaksa melakukan pemangkasan anggaran, pemangkasan sebaiknya dilakukan dengan menjaga pencapaian sasaran program yang ada.
Prasetijono mengatakan pemangkasan anggaran bisa mempertimbangkan dua faktor, yaitu latar belakang kapasitas penyerapan kementerian/lembaga (K/L) dan pemangkasan ‘lemak’ anggaran yang tidak berdampak langsung pada pencapaian prioritas pembangunan.
“Kalau suatu kementerian historis penyerapannya selalu 90%, mungkin dia bisa dipangkas 10%. Perlu ada cost efficiency,” katanya.
Pemangkasan anggaran tuturnya, juga perlu mempertimbangkan sifat kementerian itu sendiri. Dia mengungkapkan pemangkasan anggaran belanja modal di Kementerian Pekerjaan Umum akan memberikan pengaruh besar, tetapi pemangkasan belanja modal di Bappenas belum tentu akan memberikan pengaruh besar
Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo mengatakan pemerintah mungkin melakukan pemangkasan anggaran untuk menjaga defisit APBN tidak melebihi 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Pasalnya, dalam UU no.17/2003 tentang Keuangan Negara disebutkan defisit maksimum sebesar 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Menkeu mengatakan risiko melesetnya penerimaan negara akibat tekanan eksternal di sisi melemahnya permintaan ekspor dan harga komoditas dan risiko pembengkaknya subsidi BBM menimbulkan risiko peningkatan defisit APBN.
Dalam APBN 2013, pemerintah menetapkan defisit fiskal sebesar 1,65% terhadap PDB atau sebesar Rp153,3 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
