Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Joko Widodo berjanji bahwa pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara tidak akan membebani APBN, yakni hanya untuk 20% total anggaran. Janji itu membuat pemerintahan selanjutnya hanya bisa menggunakan sisa anggaran yang sedikit.
Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menjelaskan bahwa penggunaan anggaran IKN yang cukup besar oleh Presiden Joko Widodo membuat pemerintahan selanjutnya, yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka hanya bisa menggunakan sedikit alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Dia menjabarkan bahwa hingga tahun lalu, sudah lebih dari Rp30 triliun APBN digunakan untuk pembangunan IKN. Rinciannya, realisasi anggaran IKN pada 2022 mencapai Rp5,5 triliun, lalu 2023 mencapai Rp26,7 triliun, sehingga jumlahnya menjadi Rp32,2 triliun.
Pada 2024, pemerintah mematok anggaran IKN senilai Rp40,6 triliun. Artinya, total anggaran IKN yang sudah dialokasikan hingga akhir tahun ini mencapai Rp72,8 triliun.
Menurut Tauhid, pemerintah berjanji bahwa hanya akan menggunakan APBN sebanyak 20% dari total anggaran IKN. Untuk memegang janji itu, tidak banyak lagi dana APBN yang bisa digunakan untuk IKN.
"Janji sumbangsih pemerintah itu 20% dari APBN berarti kan sekitar Rp93 triliun. Sudah dipakai Pak Jokowi Rp72 triliun, berarti Pak Prabowo hanya boleh mengalokasikan sekitar Rp20 triliun. Pada 2025 langsung habis itu [anggaran IKN dari APBN]," ujar Tauhid dalam acara diskusi bersama IGICO di Jakarta, Jumat (22/3/2024).
Baca Juga
Apabila anggaran IKN sudah 'habis' pada 2025, artinya pemerintah tidak bisa lagi menyuntikkan APBN ke proyek tersebut agar tetap memenuhi janji alokasi maksimal 20%.
"Artinya nantinya menjadi tidak konsisten bahwa pendanaan APBN untuk IKN pasti lebih besar dari 20% riilnya. Pasti Pak Prabowo akan pakai [sisa anggaran] 20% itu pada 2025," ujar Tauhid.
Dia menjelaskan bahwa di banyak negara, pembangunan ibu kota memerlukan dukungan anggaran negara hingga 10—20 tahun. Kas negara digunakan untuk pembangunan berbagai infrastruktur dasar.
Pasalnya, jika alokasi APBN sudah 'habis' sebelum seluruh infrastruktur dasar selesai, Tauhid meyakini bahwa sektor swasta akan sulit untuk ikut berinvestasi.
"Swasta siapa yang mau [investasi] di infrastruktur? Enggak feasible infrastruktur dibangun oleh swasta. Mereka kan maunya [investasi di] market, market itu kalau [IKN] sudah banyak penduduknya, sedangkan butuh berapa tahun baru bisa," ujarnya.
Tauhid pun mengingatkan agar publik mencermati keberlanjutan megaproyek IKN, karena secara fiskal sebagian besar pendanaannya sudah digunakan oleh era pemerintahan Jokowi.
"Nah, hati-hati dari segi pendanaan, jadi bisa tidak berlanjut kalau makan siang gratis juga harus dibiayai. Yang pusing kan menteri keuangannya," ujar Tauhid.
