BISNIS.COM, JAKARTA--Badan Pendukung Sistem Pengembangan Air Minum (BPSPAM) menilai sudah saatnya peran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) berorientasi bisnis karena fungsi mereka tidak hanya sebatas institusi sosial.
Kepala BPSPAM Rachmat Karnadi mengatakan PDAM merupakan institusi bisnis bukan hanya sekedar penyedia air yang sifatnya sosial.
Menurutnya, untuk dapat menyalurkan air ke masyarakat PDAM butuh investasi yang besar guna menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan.
"Tentunya untuk menyeimbangkan antara pengeluaran dan pendapatan diperlukan rencana bisnis yang bisa menghasilkan," katanya saat jumpa wartawan, Rabu (20/3).
Umumnya, untuk memenuhi kebutuhannya, kebanyakan PDAM memiliki pinjaman dari pemerintah. Berdasarkan data Kementerian PU, sebanyak 175 PDAM memiliki utang senilai Rp4,6 triliun yang ditumpuk dari 1990-an.
"Memang mereka berutang itu bukan untuk sia-sia. Sekarang ini air bisa mengalir ya karena ada pembangunan infrastruktur. Namun karena tidak berfikir secara bisnis akhirnya mereka tenggelam dalam utang," jelasnya.
Dia melanjutkan, PDAM yang berutang tersebut tidak pernah melakukan justifikasi terhadap tarif yang mereka miliki sesuai dengan besaran loan.
Rachmat menyampaikan, andai saja PDAM yang memiliki utang tersebut melakukan penyesuaian tarif tiap 2 tahun sekali, masalah utang pasti bukan kendala.
Apalagi, lanjutnya, kenaikan tarif PDAM saat ini tidak lagi harus berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). "Berdasarkan PP No 16 pun sudah membolehkan kenaikan tarif PDAM tidak perlu melalui persetujuan DPRD." (if).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
