BISNIS.COM, JAKARTA—Pelaku usaha logistik mendesak Pemerintah mencabut penerapan peraturan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1/2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi.
Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), Zaldy Mashita menyatakan pemerintah seharusnya melarang semua truk barang menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Zaldy menjelaskan bila pemerintah akan menghapus penggunaan BBM bersubsidi bagi truk barang maka pemerintah harus memperhatikan dua hal utama.
Pertama, pemerintah perlu menyediakan solar non subsidi pada semua stasiun pengisi bahan bakar (SPBU) secara merata di Indonesia.
Kedua, pemerintah harus mendukung kebijakan jangka pendek penurunan biaya logistik nasional dengan cara menekan biaya penanganan bongkar muat di pelabuhan (terminal handling cost) hingga 50%.
“Pemerintah juga harus memberikan solusi jangka pendek dengan menghapus bea masuk spare part truk, bea truk dan penghapusan uji kelaikan truk barang dan surat tanda nomor kepolisian untuk truk,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (19/3/2013).
Zaldy menilai pemerintah perlu menerapkan kebijakan jangka pendek itu sehingga jika pengahapusan BBM bersubsidi bagi truk barang diterapkan maka tidak menambah beban biaya logistik bagi masyarakat sebagai konsumen.
Dia menambahkan dampak langsung bila penghapusan BBM bersubsidi bagi truk barang diterapkan akan menyebabkan kenaikan transportasi 30% dan berdampak pada naiknya biaya logistik hingga 20%.
Menurutnya pemerintah perlu mengalihkan dana subsidi BBM untuk pembangunan infrastruktur logistik sehingga dapat memberikan solusi jangka panjang dengan ketersediaan infrastruktur.
Dia menilai dengan tersedianya infrastruktur logistik yang memadai seperti jalan raya, armada transportasi, pelabuhan dan bandara maka dapat meningkatkan konektivitas antar daerah dan menekan biaya logistik dan transportasi nasional.
