Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

PRODUKTIVITAS PERTANIAN: Penjajakan Investasi ke Luar Negeri Dinilai Keterlaluan

BISNIS.COM, MALANG—Dewan Pimpinan Nasional Relawan Perjuangan Demokrasi (DPN-Repdem) menilai usulan Komite Ekonomi Nasional (KEN) seputar investasi pertanian di luar negeri dalam upaya menjaga stok pangan nasional sebagai pemikiran yang keterlaluan.
Sutarno
Sutarno - Bisnis.com 14 Maret 2013  |  20:55 WIB
PRODUKTIVITAS PERTANIAN: Penjajakan Investasi ke Luar Negeri Dinilai Keterlaluan
Bagikan

BISNIS.COM, MALANG—Dewan Pimpinan Nasional Relawan Perjuangan Demokrasi (DPN-Repdem) menilai usulan Komite Ekonomi Nasional (KEN) seputar investasi pertanian di luar negeri dalam upaya menjaga stok pangan nasional sebagai pemikiran yang keterlaluan.

Ketua DPN Repdem Bidang Penggalangan Tani Sidik Suhada mengatakan cara pandang tersebut sangat menyesatkan bahkan menghina bangsa Indonesia. KEN juga tidak mengenal Indonesia secara utuh.

“Sebagai sebuah Negara agraris jauh sebelum embrio bangsa Indonesia lahir, Nusantara sudah dikenal luas memiliki alam yang melimpah dan subur. Bangsa asing juga mengakuinya dan berebut untuk menguasai negeri ini,” kata Sidik dalam siaran tertulisnya hari ini, Kamis (14/3/2013).

Namun karena pemerintahan yang ada saat ini salah kelola, Indonesia yang memiliki alam yang subur dan kaya, menjadi tergantung pada bahan pangan impor. Kondisi tersebut menjadi aneh karena banyak tanah dan sumber daya alam yang ada di Indonesia diberikan kepada orang asing.

Sementara KEN justru mendorong agar pemerintah Indonesia melakukan investasi pertanian di luar negeri hanya untuk melayani kepentingan bahan pangan negara lain.

“Indonesia rela melepas ribuan hectare tanah untuk diberikan pada perusahaan asing,” jelas dia.

Contohnya ujar Sidik pada tahap pertama luas lahan yang disiapkan untuk program Merauke Integrated Food and Energy  Estate (MIFEE) di Merauke Papua seluas 228.777 hektare.

Jangka menengah MIFEE bakal diberi lahan lagi seluas 609.149 hektare dan jangka panjang ditambah lagi 203.609 hektare.  Total luas lahan yang diperuntukkan untuk MIFEE adalah 2,5 juta hectare.

“Sementara berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Perizinan (BKPMDP) Pemerintah Kabupaten Merauke sudah ada 32 perusahaan yang telah mendapat izin prinsip akan bergerak pada beberapa sektor,” ujarnya.

Impor dan ketergantungan bahan pangan pada negara lain kata dia jelas menciptakan ketidakmandirian dalam negeri. Ketidakmandirian itulah  yang dicipta sebagai imbas sistem ekonomi liberalisasi yang secara sengaja oleh pemerintah saat ini.

Jika suatu bangsa tidak mandiri maka akan mudah didikte oleh bangsa lain. Termasuk didikte oleh pemikiran liberal yang diusulkan KEN dan tidak pro petani di dalam negeri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pertanian komite ekonomi nasional

Sumber : Mohammad Sofi`i

Editor : Others
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top