BISNIS.COM, JAKARTA-Pemerintah mengungkapkan hanya 50% penduduk di daerah perkotaan di seluruh Indonesia yang menikmati layanan air minum yang berasal dari PDAM.
Ketua Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BP SPAM) Rahmat Karnadi mengungkapkan pemerintah dengan keterbatasan dana terus berupaya untuk merangkul pihak swasta untuk masuk dalam bisnis air minum.
"50% penduduk kota yang belum terlayani sebenarnya merupakan pasar yang menjanjikan. Swasta dapat masuk di sana,"paparnya di Jakarta, Senin (11/03/2013).
Ia mengungkapkan investasi bidang air minum di perkotaan lebih menguntungkan karena efisien dan terukur nilai investasinya. Mekanisme kerja sama itui dapat dilakukan dengan skema business to business (b to b) antara swasta dan PDAM atau dengan skema KPS (Kerjasama Pemerintah Swasta).
Sementara untuk pemenuhan air minnum di pedesaan, data BP SPAM mencatat baru sekitar 36% penduduk desa terlayani. Penduduk desa, paparnya masih mempunyai banyak sumber untuk memenuhi kebutuhan air minumnya.
Masalah investasi air minum umumnya terhambat karena Pemda dan PDAM belum memahami mekanisme kerja sama dengan swasta. Hal itu diperparah kebijakan intrik politik di daerah yang sulit untuk menaikan tarif air minum agar PDAM bisa memberi pelayanan lebih baik.
"Kalau investasi di pedesaan memang akan lebih mahal karena rumah penduduk berjauhan sehingga besar di infrastrukturnya,"jelas Rahmat.(msb)
