JAKARTA: Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dinilai sebagai politik agraria yang mengabaikan struktur ketimpangan tanah di Indonesia dengan mementingkan kepentingan global dibandingkan dengan kemakmuran rakyat.
Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Idham Arsyad mengatakan melalui MP3EI, politik agraria yang dikembangkan pemerintah kini lebih mengacu pada pertumbuhan ekonomi. Hal itu dilakukan tanpa memandang perosalan agraria di Tanah Air.
"Seperti ketimpangan struktur agraria yang kronis, konflik agaria yang menumpuk dan terus berkembang, kerusakan ekologi yang semakin parah," kata Idham dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu, (24/02/2013).
KPA sendiri akan membahas persoalan tersebut dalam dialog nasional mengenai MP3EI dan hambatan pelaksanaan pembaruan agraria pada Senin, 25 Februari 2013. Selain dari kementerian terkait, narasumber dalam panel ekonomi politik terkait dengan masalah itu juga akan disampaikan oleh sejumlah organisasi sipil.
MP3EI dalam dokumen resminya menyatakan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi akan menempatkan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2025 dengan pendapatan per kapita yang berkisar antara US$14.250 – US$ 15.500 dengan nilai total perekonomian berkisar antara US$4,0 – US$4,5 triliun. Untuk mewujudkannya diperlukan pertumbuhan ekonomi riil sebesar 6,4% – 7,5% pada periode 2011 – 2014, dan sekitar 8,0% – 9,0%pada periode 2015 – 2025. Pertumbuhan ekonomi tersebut akan dibarengi oleh penurunan inflasi dari sebesar 6,5% persen pada periode 2011 – 2014 menjadi 3,0% pada 2025.
Idham menambahkan dari enam koridor ekonomi yang dikembangkan, dapat dilihat bagaimana potensi komoditi hanya sebagai pemenuhan kebutuhan global dan pemodal besar. Tanah dan sumber agraria lainnya, paparnya, justru tak digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
"Politik agraria semacam ini bisa dilihat dari kebijakan pemerintah yang diambil dengan terus-menerus memberikan konsesi tanah dan sumber agraria lainnya untuk komoditas global," kata Idham. "Dengan politik agraria semacam ini komitmen pemerintahan SBY-Boediono tentang reformasi agraria...kembali menjadi pertanyaan besar."
