JAKARTA: Pemerintah menegaskan proyek Jembatan Selat Sunda akan dibangun non-APBN dan studi kelayakannya akan dikerjasamakan dengan BUMN.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa menuturkan proyek JSS merupakan kawasan terintegrasi yang tidak hanya terdiri dari jembatan, tetapi juga pembangunan kawasan Selat Sunda. Pembangunannya tetap akan melibatkan inisiator dengan menggandeng Badan Usaha Milik Negara.
"Dalam waktu dekat akan rapat mengundang inisiator. Akan dibentuk suatu pola kerjasama yang baik dengan melibatkan, misalnya BUMN kita," ujar Hatta usai rapat koordinasi terkait JSS di kantornya, Selasa (06/11).
Keputusan Dewan Pengarah JSS untuk menyertakan BUMN dalam proyek JSS merupakan jalan tengah atas perbedaan pendapat tentang pelaksanaan feasibility study (FS) JSS. Sebelumnya, Graha Banten Lampung Sejahtera selaku pemrakarsa proyek JSS menuntut agar FS JSS dilaksanakan GBLS dengan mendapat jaminan pemerintah.
Namun, Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo mengaku tidak sepaham apabila pemerintah menanggung jaminan FS JSS. Menurutnya, lebih baik FS JSS diambil alih pemerintah baru kemudian ditenderkan dan ongkosnya diganti oleh pemenang tender JSS.
"Tadi sudah ada kejelasan, baik inisiator dan dua provinsi menyerahkan sepenuhnya ke Dewan Pengarah untuk merumuskan dan mereka menerima apapun keputusan dari Dewan Pengarah. Dalam tahun ini kita harapkan feasibility study-nya dimulai dan ini akan ada kerja sama dengan BUMN kita," tutur Ketua Dewan Pengarah JSS ini..
Dewan Pengarah proyek JSS, lanjut Hatta, memutuskan agar proyek ini ditenderkan. "Solicited atau unsolicited itu kan ditenderkan atau tidak ditenderkan. Tapi tadi diputuskan ditenderkan," katanya.
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar menambahkan bahwa proyek JSS mengarah pada solicited dalam arti tingkat kepastian perencanaan dan feasibility study yang lebih pasti.
"Saya pikir kalau masalah financing ada beberapa opsi, yang penting tingkat predictability dari proses itu jadi lebih jelas," ujarnya.
JSS merupakan proyek jembatan yang dirancang melintang di sepanjang Selat Sunda untuk menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera melalui jalur darat. Nilai proyek JSS diproyeksikan mencapai Rp200 triliun.
Menkeu sebelumnya mengungkapkan bahwa pemerintah ingin proyek JSS dijalankan dengan tidak menimbulkan risiko terhadap keuangan negara dalam arti membebani APBN.
Menurutnya, proyek ini sudah direncanakan pemerintah sejak zaman Bung Karno dan merupakan inisiatif pemerintah dan masuk dalam rencana tata ruang pemerintah, sehingga harus dikelola secara solicited. (Bsi)
