Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah dinilai perlu memberikan perhatian khusus terhadap perkebunan kakao rakyat karena produktivitasnya yang cenderung menurun dikhawatirkan berdampak pada produksi nasional.
Pengamat perkebunan Gamal Nasir mengatakan saat ini tren produksi kakao nasional meski meningkat, tapi tidak signifikan.
Hal ini diduga dengan mayoritas tanaman yang dikelola masyarakat telah melewati umur produktif, sementara bantuan pemerintah baru menyentuh 30 persen dari perkebunan milik masyarakat yang telah berumur rusak atau telah menurun produksi.
"Pemerintah harus serius menangani perkebunan kakao karena dari 1,7 juta ha perkebunan kakao, lebih dari 90 persen dari luasan tersebut dikelola oleh masyarakat. Sementara luas tanaman rusak mencapai 526.061 ha, sehingga perlu alokasi anggaran untuk peremajaan dan rehabilitasi tanaman kakao rakyat," ujarnya di Jakarta pada Senin (17/12/2018).
Gamal berharap agar pabrik pengolahan kakao juga ikut berperan melakukan kemitraan untuk memfasilitasi masyarakat dalam memperbaiki perkebunan kakaonya.
Dia mengutarakan selama ini kontribusi pabrik kakao terhadap penguatan perkebunan kakao masyarakat tidak signifikan, baru bersifat charity, sehingga ada kesan pembinaannya hanya dalam skala terbatas dan hanya menyeret kelompok tani yang telah maju.
Menurut mantan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian itu perbaikan kakao masyarakat tidak lagi semata-mata hanya membagikan bibit dan sarana pertanian lainnya. Namun juga dengan orientasi pada pengembangan kawasan terpadu yang kemudian cluster tersebut dimitrakan dengan industri pengolaahan yang turut serta melakukan pembinaan terhadap petani.
"Oelaksanaan program sebelumnya sering bersifat spot-spot yang hanya memperbaiki kebun kakao di satu desa 5 hektare, lalu di desa lain yang berjauhan 5 hektare," paparnya.
Dengan kegiatan pengembangan kakao diharapkan terbangun sebuah kawasan kakao seluas 100 ha atau 200 ha yang dikelola oleh satu kelembagaan dan hasil panennya dikelola oleh satu kelembagaan.
Kakao Sulawesi Selatan
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah telah melakukan insiasi untuk menjadi salah satu program prioritasnya pada peningkatkan produksi perkebunan kakao rakyat.
Kemudian Provinsi Sulawesi Selatan telah mencanangkan program "Mengembalikan Kembali Kejayaan Kakao Sulsel" yang difokuskan pada optimalisasi produksi, hilirasi dan peningkatkan value added perkebunan kakao rakyat.
Terbukti, berdasarkan data sementara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 tercatat luas areal perkebunan kakao di Sulawesi Selatan 232.710 ha, tercatat tanaman rusak seluas 39.577 ha. Namun dari data produksi produktivitas hanya 729 ton biji kering/ha.
Andi Ardin Tjatjo, Sekretaris Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, menambahkan bahwa melalui perbaikan SDM juga berdampak kepada peningkatkan produksi dan daya tambah perkebunan kakao.
"Ini merupakan salah satu bentuk perubahan mindset dalam pendekatan pengemangan kakao masyarakat yang sebelumnya yang semata-mata fokus pada perbaikan fisik tanaman," katanya.
Dengan demikian, untuk kegiatan peningkatan produksi perkebunan kakao rakyat harus dilaksanakan secara kontinyu.
Untuk aspek dukungan fisik kepada petani yang mendapatkan program peremajaan atau perluasan akan berlangsung paling tidak 3 tahun, mulai dari bibit hingga tanaman minimal berumur 3 tahun. Hal ini didukung dengan penambahan tenaga pendamping untuk mendekati rasio ideal 1: 500 ha.
Klasterisasi Kakao Lampung
Bupati Pesawaran, Provinsi Lampung, Dendi Ramadhona menyatakan dari pengembangan ekonomi kreatif dan klasterisasi kakao telah memberikan dampak kepada pengembangan komoditas kakao.
Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran telah menyusun rencana pengembangan kampung kakao yang berlokasi di Sungai Langka dan Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung dengan luasan kakao 656 ha.
Sementara Kawasan Desa Sungai Langka telah ditetapkan sebagai desa agrowisata di Bandar Lampung sekaligus yang pertama di Provinsi tersebut.
Adapun pemilihan dua desa tersebut karena di wilayah tersebut terdapat penangkar bibit unggul tanaman kakao, home industry pengolahan cokelat, terdapat tugu agrowisata dan tersedia irigasi dengan system pompa. Di kawasan tersebut juga terdapat sumber air permandian.
Selain membangun kampung cokelat, Pemerintah Kabupaten Pesawaran juga tengah membangun Andan Sejama Ecopark yang terdapat di Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan di atas lahan seluas 8 ha yang terdapat galeri cokelat dan hortikultura.
"Melalui pengembangan agrowisata ini diharapkan pekebun dapat menikmati hasil berupa nilai tambah dari pegolahan biji kakao menjadi cokelat dan pendapatan dari kunjungan masyarakat," ujar Dendi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
