Bisnis.com, JAKARTA — Tingkat kemiskinan dan miskin ekstrem kompak turun dalam hasil survei sosial ekonomi nasional alias Susenas Maret 2025. Penduduk miskin tercatat masih terpusat di Pulau Jawa, dan terjadi peningkatan penduduk miskin di perkotaan.
Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan angka penduduk miskin mencapai 23,85 juta orang atau setara 8,47% dari total populasi per Maret 2025. Dalam catatan BPS, persentase tersebut menjadi yang terendah dalam sejarah Indonesia. Setidaknya sejak pertama kali angka kemiskinan diumumkan oleh BPS pada 1960.
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono menjelaskan persentase penduduk miskin pada periode tersebut turun sebesar 0,1% dibandingkan dengan September 2024 yang sebesar 8,57% atau 24,06 juta orang.
“Sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2025, kemiskinan berangsur mengalami penurunan,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (28/7/2025).
Penurunan tersebut lebih didorong oleh jumlah penduduk miskin di desa yang menyusut, sementara penduduk miskin di kota justru naik. Tercermin dari persentase penduduk miskin di kota naik dari 6,66% pada September 2024 menjadi 6,73% pada Maret 2025.
Secara umum, BPS mengklasifikasikan garis kemiskinan bulanan per Maret 2025 sebesar Rp609.160 per kapita per bulan, naik 2,34% dari Rp595.242 pada September 2024. Kenaikan ini dipicu oleh perubahan harga berbagai komoditas, terutama pangan.
Baca Juga
Garis kemiskinan di desa turut naik dari Rp566.655 per kapita per bulan pada September 2024 menjadi Rp580.349 per kapita per bulan pada Maret 2025. Artinya, penduduk di desa yang melakukan spending atau belanja di bawah nominal tersebut, tergolong miskin.
Pada periode yang sama, garis kemiskinan di kota juga naik dari Rp615.763 per kapita per bulan menjadi Rp629.561 per kapita per bulan.
"Dengan demikian garis kemiskinan perdesaan naik sedikit di atas garis kemiskinan perkotaan secara kenaikannya," kata Ateng.
Perbedaan garis kemiskinan tersebut menimbulkan rasio gini (gini ratio) Indonesia, yang menjadi indikator ketimpangan pendapatan. Per Maret 2025, tercatat sebesar 0,375 atau turun 0,006 poin dibandingkan dengan perolehan pada September 2024.
Per Maret 2025 pula, tingkat ketimpangan di perkotaan masih lebih tinggi, yakni sebesar 0,399 dibandingkan dengan tingkat ketimpangan di perdesaan yang sebesar 0,299. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai 0 menunjukkan kesetaraan sempurna, artinya semua orang memiliki pendapatan yang sama. Sebaliknya, nilai 1 menunjukkan ketimpangan sempurna.
Penduduk Miskin Terpusat di Jawa
Ateng menyampaikan pada dasarnya penurunan kemiskinan terjadi hampir di semua wilayah di Indonesia. Meski demikian, jumlah penduduk miskin masih terpusat di Jawa dan menjelaskan lebih dari setengah total penduduk miskin nasional.
“Sebanyak 12,56 juta penduduk miskin berada di Pulau Jawa atau kontribusinya 52,66% terhadap total jumlah penduduk miskin nasional,” ujarnya
Meski menjadi pusat kemiskinan, tetapi tingkat kemiskinan di Jawa telah turun sebesar 0,06% dari 8,05% menjadi 7,99% pada Maret 2025.
Adapun, penurunan kemiskinan paling besar terjadi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara yang turun sebesar 0,22% pada Maret 2025 dibandingkan dengan September 2024, dari 12,15% menjadi 11,93%.
Berbanding terbalik, wilayah Maluku dan Papua justru menjadi satu-satunya yang mengalami peningkatan kemiskinan sebesar 0,28% pada Maret 2025, dari 18,62% pada September 2024 menjadi 18,90% pada Maret 2025. Total penduduk miskinnya mencapai 1,49 juta jiwa.
Di Sumatra, angka kemiskinan turun sebesar 0,20% pada Maret 2025 menjadi 8,22% dengan total penduduk miskin mencapai 5,14 juta jiwa. Pulau Sumatra menjadi pulau kedua dengan jumlah penduduk miskin terbanyak, yang mencapai 21,56%.
Sementara di Sulawesi terjadi penurunan kemiskinan sebesar 0,16% pada Maret 2025 menjadi 8,96% dengan total penduduk miskin mencapai 1,85 juta jiwa. Jumlah tersebut menjelaskan 7,75% dari total penduduk miskin nasional.
Sebanyak 0,85% Penduduk Miskin Ekstrem
Pada Maret 2025, BPS mencatat jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 2,38 juta orang atau turun sebanyak 0,40 juta orang dibandingkan September 2024. Bila membandingkan dengan Maret 2024, jumlah penduduk yang masuk kategori miskin ekstrem telah turun 1,18 juta orang.
Secara persentase terhadap total populasi, penduduk miskin ekstrem pada Maret 2025 mencapai 0,85% atau turun sekitar 0,14% jika dibandingkan dengan September 2024. Bila membandingkan dengan Maret 2024, telah turun 0,41%.
Untuk diketahui, BPS mengategorikan penduduk miskin bagi penduduk yang pengeluarannya per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Kategori penduduk miskin ekstrem, bagi mereka yang pengeluarannya per kapita di bawah US$2,15 PPP per hari.
Bila menggunakan PPP 2017 Indonesia sekitar Rp5.089,69 per dolar, artinya terdapat 2,38 juta orang Indonesia yang pengeluarannya di bawah Rp10.942,83 per kapita per hari.
Melihat angka yang BPS keluarkan, tampak semakin mendekati target pemerintah tahun ini yang sebesar 7,0% hingga 8,0% untuk tingkat kemiskinan. Sementara kemiskinan ekstrem ditargetkan masih menjadi tantangan karena ditargetkan absolut 0% pada tahun ini.
Halaman selanjutnya: Perbandingan dengan Data Kemiskinan Bank Dunia
