Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Scott Bessent menegaskan Presiden Donald Trump akan menjadi pihak yang memutuskan apakah pembicaraan dagang dengan sejumlah mitra akan diperpanjang melewati tenggat 9 Juli 2025, sebelum tarif yang lebih tinggi kembali diberlakukan.
“Kami akan melakukan apa yang diinginkan Presiden, dan dia yang akan menentukan apakah mereka [mitra dagang] bernegosiasi dengan itikad baik,” ujar Bessent dikutip dari Bloomberg, Jumat (4/7/2025).
Saat ditanya soal kemungkinan perpanjangan tenggat waktu, Bessent menolak memberi sinyal. Dia menuturkan, dirinya tidak akan memberikan tambahan 10% waktu di televisi nasional kepada pihak yang seharusnya bisa menyelesaikannya sekarang.
Saat ini, Uni Eropa, Jepang, dan mitra dagang utama lainnya masih dikenakan tarif universal sebesar 10% yang diberlakukan Trump sejak 9 April untuk periode negosiasi selama 90 hari. Tarif tersebut merupakan jeda dari bea masuk yang jauh lebih tinggi yang sebelumnya diumumkan pada awal bulan itu.
Bessent mengungkapkan dirinya telah bertemu dengan mitra dagang dari Uni Eropa pada Kamis pagi, dan menambahkan bahwa Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer, akan bekerja keras sepanjang akhir pekan bersama pejabat Eropa.
“Jadi kita akan lihat apa yang bisa dicapai dengan Uni Eropa,” kata Bessent.
Baca Juga
Sementara itu, untuk Jepang yang hingga kini belum mencapai kesepakatan meski telah melewati beberapa putaran negosiasi, Bessent mengindikasikan adanya faktor politik domestik yang mempersulit proses.
“Jepang adalah sekutu yang hebat, tapi mereka sedang berada dalam posisi sulit sekarang — mereka akan menggelar pemilu majelis tinggi pada 20 Juli. Saya kira hal itu membatasi ruang gerak domestik mereka untuk menyelesaikan kesepakatan,” ujarnya.
Terkait Vietnam, Bessent menyampaikan bahwa kesepakatan dagang pada prinsipnya telah disepakati. Dia juga menegaskan bahwa tarif sebesar 20% yang diumumkan Trump sebagai inti kesepakatan tersebut tidak akan ditambahkan di atas tarif universal 10%.
