Menteri Keuangan AS Scott Bessent pada Kamis (26/6/2025) mengumumkan kesepakatan dengan negara-negara G7 lainnya untuk mengecualikan perusahaan-perusahaan AS dari beberapa jenis pajak luar negeri, dengan imbalan penghapusan Pasal 899 (revenge tax). Namun, kesepakatan tersebut tidak mencakup pajak layanan digital, yang masih ditentang oleh Trump dan para pejabatnya.
Pajak digital Kanada sejatinya bukan hal baru. Regulasi tersebut telah disahkan setahun lalu, meski perusahaan belum mulai membayar hingga kini. Kementerian Keuangan Kanada mengatakan implementasi akan dimulai Senin depan, dan pembayaran pertama akan mulai dilakukan.
Kelompok bisnis sebelumnya telah memperingatkan bahwa DST akan meningkatkan biaya layanan dan memicu pembalasan dari pihak AS. Sebanyak 21 anggota parlemen AS telah mengirim surat kepada Trump bulan ini agar mendesak penghapusan pajak tersebut, dengan estimasi beban bagi perusahaan-perusahaan AS mencapai US$2 miliar.
Bessent menuturkan, AS sebenarnya telah meminta Kanada menunda pajak itu selama 30 hari saat Trump dan Carney bertemu di G7.
Dia mengatakan, pemerintah AS berencana meluncurkan investigasi berdasarkan Pasal 301, instrumen yang sebelumnya digunakan terhadap China, yang dapat berujung pada peningkatan tarif impor.
“Kami berharap, sebagai tanda itikad baik, pemerintahan Carney yang baru akan menahan diri selama negosiasi, tapi tampaknya mereka tidak melakukannya,” kata Bessent.
Baca Juga
Menurut Kevin Hassett, Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih, Kanada menolak permintaan penundaan itu.
Pajak layanan digital Kanada serupa dengan kebijakan di sejumlah negara, termasuk Inggris. Pajak ini dikenakan sebesar 3% terhadap pendapatan digital dari pengguna Kanada yang melebihi CA$20 juta (sekitar US$14,6 juta) per tahun.
Kebijakan ini berdampak pada raksasa teknologi seperti Meta Platforms Inc., Alphabet Inc., dan Amazon.com Inc., serta dikritik oleh perusahaan lain seperti Uber dan Etsy.
Amazon dalam pernyataan tertulis menyatakan pihaknya kecewa atas keputusan pemerintah Kanada menerapkan pajak diskriminatif yang akan merugikan konsumen Kanada. Amazon juga berharap masalah ini segera diselesaikan.
Menteri Keuangan Kanada, Francois-Philippe Champagne, pekan lalu menyebut bahwa pajak digital mungkin dapat dinegosiasikan ulang sebagai bagian dari paket pembicaraan dagang AS-Kanada.
“Tentu saja, semua itu sedang kami pertimbangkan dalam pembahasan yang lebih luas,” ujarnya.
_1687008348.jpg?w=80&h=80)
