Bisnis.com, JAKARTA — Nasib petani tembakau di Temanggung, Jawa Tengah makin merana. Permintaan dari pabrikan rokok turun seiring dengan penjualan di pasar yang kian lesu. Kenaikan cukai rokok hingga maraknya rokok ilegal dituding jadi biang keladi.
Bupati Temanggung Agus Setyawan mengatakan, harga tembakau di wilayahnya itu kini makin merosot lantaran persaingan di pasar yang melemah. Sejumlah pabrikan besar menghentikan dan menurunkan pembelian tembakau tahun ini.
"Kemarin waktu kita ke Kudus, Nojorono kemungkinan kecil untuk membeli lagi, rokok Sukun juga tidak memberikan jawaban tegas, kalau Djarum masih beli tapi turun di kisaran 4.000-5.000 ton," kata Agus kepada Bisnis, dikutip Selasa (17/6/2025).
Mengutip dari situs Pemprov Jawa Tengah, pada September 2024, harga tembakau kualitas terbaik yakni grade D-E masih berada di kisaran Rp90.000-Rp125.000 per kg. Namun, rata-rata harga jual tembakau saat ini di bawah Rp75.000 per kg.
Adapun, wilayah Temanggung yang merupakan sentra tembakau di Jawa Tengah diperkirakan akan memproduksi 10.000-11.000 ton pada tahun ini. Namun, serapan terbesar dari pabrik PT Gudang Garam Tbk (GGRM) tak lagi dilakukan.
Padahal, GGRM disebut menjadi penyerap terbesar tembakau Temanggung yakni separuh dari total produksi tahunan atau di kisaran 7.000-8.000 ton. Agus pun mencemaskan pabrikan lainnya yang berpotensi menahan pembelian dari petani.
Baca Juga
"Tapi semoga Djarum masih bisa menggunakan petani tembakau Temanggung, walaupun kompetisinya tidak ketat tapi semoga memberikan harga yang berlebih, artinya lebihnya itu antara HPP [harga pembelian petani] dan penjualan masih ada selisih," ujarnya
Di sisi lain, dia menyoroti biang kerok penjualan rokok di pasar turun, khususnya rokok golongan I yaitu kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) dan masifnya rokok non-cukai atau rokok ilegal yang lebih diminati pasar.
"Info dari banyak pabik rokok yang menginfokan pada kita bahwa beredar rokok non-cukai yang tanpa pita cukai itu beredarnya luar biasa, tapi prevalensi rokok tidak menurun, mereka berganti dari rokok golongan I ke rokok murah yang tanpa cukai," jelasnya.
Sebelumnya, kondisi ini juga telah disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI) Agus Parmuji. Agus juga mengingatkan bahwa kebijakan pengetatan penjualan rokok juga berpotensi memperparah peredaran rokok ilegal.
Dia menilai regulasi yang terus diperketat industri hasil tembakau (IHT) seperti turunan PP 28/2023 tentaang Kesehatan, justru mengancam nasib petani dan pelaku usaha kecil di sektor tembakau.
Salah satunya rencana penyeragaman kemasan rokok yang akan membuat konsumen kesulitan membedakan produk legal dan ilegal di pasaran.
“Tahun 2023, rokok ilegal yang berhasil ditindak mencapai 253,7 juta batang. Tahun 2024 melonjak jadi 710 juta batang. Kalau plain packaging diterapkan, angka ini bisa makin tinggi,” ujarnya
.jpg?w=300&h=221)
