Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akhirnya mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Ternyata, selama ini ada 5 lokasi tambang nikel yang berada di kawasan geopark tersebut.
Peta lokasi tambang di sekitar kawasan Raja Ampat dipaparkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat menggelar konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (10/6/2025). Selain Bahlil, menteri-menteri yang turut hadir antara lain, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Berdasarkan keterangan Bahlil, tercatat ada lima perusahaan yang mengantongi IUP tambang di sekitar geopark Piaynemo, Raja Ampat, Papua. Berikut datanya:
1. PT Gag Nikel - Pulau Gag
2. PT Kawai Sejahtera Mining - Pulau Kawe
3. PT Mulia Raymond Perkasa - Pulau Batang Pele dan Pulau Manyaifun
Baca Juga
4. PT Anugerah Surya Pratama - Pulau Manuran
5. PT Nurham - Yesner Waigeo Timur
Dari lima IUP tersebut, Presiden Prabowo akhirnya mencaput 4 IUP milik PT Kawai Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Anugerah Surya Pratama, dan PT Nurham.
“Dari 5 IU yang beroperasi yang memiliki RKAB. Itu hanya 1 IUP yang beroperasi, yaitu PT Gag Nikel yang lainnya di 2025 belum mendapat RKAB. Setelah itu kita menyetop langsung berkoordinasi dengan pak Seskab dan Presiden untuk menutup lokasi [tambang tersebut],” ujar Bahlil, Selasa (10/6/2025).
Jika mengacu pada peta tersebut, lokasi tambang milik PT Mulia Raymond Perkasa terletak paling dekat dengan kawasan Piaynemo Raja Ampat, yakni berada di sisi utara.
Sementara itu, lokasi tambang PT Gag terletak di sisi Barat Piaynemo Raja Ampat. Adapun, lokasi tambang milik PT Nurham dan PT Anugerah Surya Pratama terletak di pulau besar yang cukup jauh dari Piaynemo.
Meski demikian, Bahlil mengaku bahwa bersama tim kementerian, Gubernur Papua Barat Daya, dan Bupati Raja Ampat turun langsung ke lokasi tambang di Pulau Gag.
Dia juga melakukan peninjauan udara terhadap pulau-pulau di sekitarnya, termasuk kawasan wisata Payanemo. Menurut Bahlil, berdasarkan temuan lapangan, total luas wilayah PT Gag Nikel mencapai sekitar 13.136 hektare, tetapi lahan yang dibuka hanya 260 hektare. Dari jumlah itu, lebih dari 130 hektare telah direklamasi, dan sekitar 54 hektare telah diserahkan kembali kepada negara.
Bahlil juga menekankan bahwa lokasi tambang PT Gag Nikel tidak berada dalam kawasan Geopark Raja Ampat. Menurutnya, jarak lokasi tambang ke kawasan Geopark mencapai sekitar 42 kilometer dan lebih dekat ke wilayah utara.
Bahlil menjelaskan, dari lima perusahaan tambang yang beroperasi di Raja Ampat, sebagian besar mendapat izin sebelum 2009, masa ketika izin usaha pertambangan masih dikeluarkan oleh pemerintah daerah (bupati atau gubernur), bukan pemerintah pusat.
“Saya tidak mau menyalahkan siapa pun. Ini adalah tanggung jawab bersama. Yang terpenting adalah kita benahi dan selesaikan bersama,” pungkas Bahlil.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pencabutan empat IUP ini merupakan bagian dari proses evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan yang dinilai berpotensi merusak lingkungan dan mengganggu ekosistem Raja Ampat, yang dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati laut dunia.
“Bapak Presiden memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut Ijib Usaha Pertambangan untuk 4 perusahaan di Kabupaten Raja Ampat,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (10/6/2025).
Lebih lanjut, dia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan aktivis lingkungan yang secara aktif memberikan masukan, khususnya melalui media sosial, terkait ancaman kerusakan lingkungan di kawasan Raja Ampat akibat aktivitas pertambangan.
“Kami mewakili pemerintah mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, terutama yang aktif di media sosial, yang menyampaikan masukan dan pendahuluan kepada pemerintah. Penyelidikan yang tersebut, pemerintah dan Bapak Presiden menugaskan kepada Menteri-Menteri terkait,” ucapnya.
Dalam penyelidikan ini, kata Prasetyo, Prabowo menugaskan koordinasi lintas kementerian yang melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan untuk mengumpulkan data dan mengevaluasi legalitas serta dampak IUP yang dikeluarkan.
Raja Ampat sendiri merupakan kawasan yang memiliki status konservasi tinggi dan menjadi ikon pariwisata bahari Indonesia. Penambangan di wilayah ini telah menimbulkan kekhawatiran luas terkait kerusakan lingkungan, hilangnya mata pencaharian nelayan lokal, dan rusaknya keindahan alam yang menjadi andalan ekonomi berkelanjutan daerah tersebut.
Prasetyo menekankan pentingnya kewaspadaan dalam menerima dan menyebarkan informasi publik serta pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik.
“Kita semua harus kritis dan waspada dalam menerima informasi, kemudian juga harus waspada untuk mencari kebenaran-kebenaran kondisi objektif di lapangan,” tandas Prasetyo.
.jpg?w=300&h=221)
