Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap terdapat 5 perusahaan yang telah mengantongi izin usaha pertambangan (IUP) nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menyebut bahwa dari kelima IUP tersebut baru terdapat satu perusahaan yang telah menjalankan operasi penambangan biji nikel, yakni PT Gag Nikel yang merupakan anak usaha PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. (ANTM) atau Antam.
“IUP di Raja Ampat itu ada beberapa, mungkin ada lima setelah saya mendapat laporan dari Dirjen. Nah yang beroperasi sekarang itu hanya satu yaitu PT Gag Nikel,” kata Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Kamis (5/6/2025).
Sayangnya, Bahlil tidak merinci ke-empat perusahaan lain yang telah mengantongi IUP tersebut. Dia menegaskan, hanya akan fokus pada PT Gag Nikel yang memang telah operasional.
Adapun, saat ini, IUP PT Gag Nikel resmi dibekukan usai mendapat banyak sorotan lantaran dikhawatirkan praktik penambangan itu bakal menimbulkan kerusakan ekosistem.
“Yang lain itu belum melakukan aktivitas belum ada. Yang lain itu baru eksplorasi, ada satu IUP yang juga sudah jalan tetapi, dia sudah tidak berproduksi sejak 2024 awal. Yang lainnya masih dalam proses eksplorasi,” ujarnya.
Baca Juga
Terkait hal ini, Bahlil Lahadalia mengaku telah melaporkan temuan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
Bahlil menyebut Prabowo memberikan perhatian khusus mengenai kasus ini. Dia juga bilang bahwa telah melaporkan perkembangan terbaru usai Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT GAG Nikel dibekukan sementara.
“Saya sebagai pembantu Presiden sudah barang tentu setiap saat harus melaporkan semua perkembangan yang kaitannya dengan urusan kementerian ya, itu cukup lah saya sama Bapak Presiden yang tau,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Greenpeace Indonesia mengkritik hilirisasi industri nikel yang disebut telah merusak lingkungan dengan membabat hutan, mencemari sumber air, sungai, laut, hingga udara. Kali ini, kegiatan usaha pertambangan nikel dinilai mengancam kawasan pariwisata Raja Ampat, Papua.
Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik mengatakan industrialisasi nikel yang tengah digenjot pemerintah di tengah permintaan mobil listrik yang meningkat telah mengorbankan kondisi hutan, tanah, sungai dan laut di berbagai wilayah seperti Morowali, Konawe Utara, Kabaena, Wawonii, Halmahera, hingga Obi.
“Kini tambang nikel juga mengancam Raja Ampat, Papua, tempat dengan keanekaragaman hayati yang amat kaya yang sering dijuluki sebagai surga terakhir di bumi,” kata Iqbal dalam keterangan resminya, Selasa (3/6/2025).
Dia juga menekankan bahwa industrialisasi nikel yang saat ini dijalankan akan memperparah dampak krisis iklim karena masih menggunakan PLTU captive sebagai sumber energi dalam pemrosesannya.
