Manufaktur Kontraksi, Kadin Sebut Industri Makanan hingga Farmasi Masih Prospektif

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menilai sejumlah industri masih prospektif dan memiliki potensi pertumbuhan usaha pada paruh kedua tahun ini. Beberapa industri yang dimaksud yakni sektor makanan dan minuman, farmasi, hingga barang modal. 

Padahal, dalam dua bulan terakhir tren kontraksi manufaktur masih berlanjut. Hal ini tercerminkan dari Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur RI yang tercatat 47,4 pada Mei 2025 dan 46,7 pada April 2025. 

Wakil Ketua Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan meskipun PMI manufaktur menunjukkan kontraksi, Indeks Kepercayaan Industri (IKI) manufaktur pada Mei 2025 tetap berada dalam fase ekspansi, mencapai level 52,11. 

“Sebagian pelaku industri masih memiliki harapan ekspansi di paruh kedua 2025, terutama pada sektor makanan & minuman, farmasi, dan barang modal ringan,” kata Saleh kepada Bisnis, dikutip Rabu (4/6/2025). 

Menurut Saleh, kondisi keyakinan usaha masih kuat terhadap prospek usaha. Bahkan, 74,3% pelaku industri menyatakan usahanya membaik atau stabil sepanjang Mei 2025, meskipun optimisme pelaku usaha sedikit menurun dibandingkan bulan sebelumnya.

Dia merincikan beberapa penyebab utama perlambatan manufaktur saat ini yang dipicu terjadinya penurunan permintaan baru, baik dari pasar domestik maupun ekspor, yang menyebabkan penurunan berkelanjutan pada tingkat produksi. 

Dari segi ongkos produksi, biaya input mengalami peningkatan tajam, menandai kenaikan inflasi pertama dalam tiga bulan terakhir, yang menambah tekanan pada margin keuntungan perusahaan.

“Sebagai respons terhadap kondisi bisnis yang lebih lemah, produsen mengurangi pembelian input untuk bulan kedua berturut-turut, yang berdampak pada aktivitas produksi,” jelasnya. 

Di sisi lain, dia juga menyoroti stimulus ekonomi untuk menggairahkan sektor manufaktur.

Kadin mengusulkan agar pemerintah memberikan insentif tambahan bagi industri padat karya dan mendorong pertumbuhan sektor manufaktur serta industri kreatif. 

Meskipun pemerintah telah mengucurkan insentif padat karya, seperti penanggungan PPh 21 untuk karyawan dengan gaji di bawah Rp10 juta, jumlah kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tetap meningkat, mencapai 24.036 kasus hingga 23 April 2025.  

“Insentif pajak untuk perusahaan yang membuka lapangan kerja baru diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengurangi PHK dan memastikan bahwa mereka yang kehilangan pekerjaan dapat kembali bekerja dengan pendapatan yang layak,” jelasnya.