Bisnis.com, JAKARTA – Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tengah mempersiapkan pemotongan anggaran sebesar 20% dari total anggaran US$3,7 miliar, termasuk pengurangan sekitar 6.900 posisi staf.
Melansir Reuters, Senin (2/6/2025), dalam memo internal PBB, instruksi yang ditandatangani oleh Pengawas Keuangan PBB Chandramouli Ramanathan meminta seluruh unit menyusun rincian pemotongan sebelum 13 Juni. Langkah ini merupakan bagian dari inisiatif reformasi “UN80” yang diluncurkan sejak Maret.
Pemangkasan akan berlaku mulai 1 Januari 2026, di tengah krisis likuiditas yang diperparah oleh tunggakan pembayaran Amerika Serikat, yang belum melunasi kontribusi senilai US$1,5 miliar untuk tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya.
Dalam pengarahan publik pada Mei, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengungkapkan rencana perombakan besar yang mencakup penggabungan departemen, pemangkasan duplikasi birokrasi, relokasi pegawai ke kota-kota dengan biaya operasional lebih rendah, dan kemungkinan konsolidasi badan-badan PBB.
“Ini masa yang penuh tantangan, tapi juga penuh peluang. Keputusan sulit tak bisa dihindari. Menundanya hanya membawa kita ke jalan buntu,” jelas Guterres.
Sumber dana PBB juga terganggu oleh keterlambatan pembayaran dari China. Gabungan AS dan China menyumbang lebih dari 40% pendanaan PBB.
Baca Juga
Selain tunggakan, pemerintahan Trump juga menarik ratusan juta dolar dana diskresioner, yang menyebabkan terhentinya puluhan program kemanusiaan — kebijakan yang disebut pejabat PBB akan berdampak fatal bagi penerima bantuan.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS menyatakan bahwa pendanaan untuk organisasi internasional, termasuk PBB, sedang dalam proses evaluasi, dengan laporan akhir dijadwalkan pada awal Agustus.
Sementara itu, Kepala Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) Tom Fletcher telah memberitahu staf bahwa pengurangan 20% tenaga kerja diperlukan untuk mengatasi defisit sebesar US$58 juta akibat pemotongan AS.
Richard Gowan dari International Crisis Group menilai belum jelas apakah pemangkasan ini akan memengaruhi kebijakan pemerintahan Trump. “Bisa jadi mereka hanya akan menerima pemotongan ini tanpa memberi konsesi apa pun,” ujarnya.
