Menag Sebut Persaingan di Industri Halal Kian Ketat, Ini Buktinya

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyebut bahwa persaingan di industri halal semakin ketat seiring dengan banyaknya negara, termasuk Amerika Serikat (AS) yang menggarap sektor tersebut. Pasalnya, halal kini tak hanya dipandang sebagai isu agama, tetapi juga bisnis.

Nasaruddin menyampaikan, salah satu negara yang juga tengah menekuni bisnis ini adalah AS. Dia mengatakan, AS saat ini tengah berlomba-lomba untuk menciptakan produk halal.

“Ternyata Amerika juga sekarang ini berlomba-lomba untuk menciptakan produk halal itu,” kata Nasaruddin di Jakarta, Selasa (27/5/2025).

Di AS, Nasaruddin menyebut bahwa negara itu memiliki sertifikasi halalnya sendiri, yakni Kosher. “Jadi di Amerika itu ya teman-teman kalau misalnya di LA ada kayak mereknya circle K itu ya K itu simbol halalnya mereka, jadi Kosher,” tuturnya.

Selain AS, dia mengungkap bahwa negara-negara di Asia Timur seperti Jepang kini telah menyediakan lebih banyak makanan halal, utamanya di bandara.

Negara tetangga Indonesia, Thailand juga tak mau ketinggalan. Nasaruddin mengatakan, Negeri Gajah Putih itu berambisi untuk menjadi kota halal terbaik di dunia.

“Jadi ini satu bukti bahwa produk halal itu betul-betul menjadi fenomena ekonomi modern,” katanya. 

Sebagaimana diketahui, Indonesia sendiri telah mewajibkan setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia mengantongi sertifikat halal. Kendati begitu, produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.

Dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) No.42/2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, disebutkan bahwa produk yang mengandung bahan yang diharamkan wajib memberikan keterangan tidak halal.

Adapun, sanksi administratif menanti pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap jaminan produk halal, sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sanksi itu meliputi peringatan tertulis, denda administratif, pencabutan sertifikasi halal, dan/atau penarikan barang dari peredaran.