10 Wilayah Kerja Mangkrak, SKK Migas Janji Bantu Cari Solusi untuk Kontraktor

Bisnis.com, TANGERANG — SKK Migas masih memberi kesempatan bagi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) pengelola 10 wilayah kerja (WK) mangkrak untuk segera berproduksi. 

Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Rikky Rahmat Firdaus mengatakan pihaknya bakal membantu mencari solusi terkait kendala yang dihadapi oleh KKKS tersebut.

"Kami ingin mendorong mereka untuk ayo mawas diri, apa yang jadi masalah? Butuh bantuan apa dari SKK Migas? Kalau masalahnya finansial ayo kami carikan investor yang bonafit untuk bisa disampaikan," kata Rikky di ICE BSD, Tangerang, Kamis (22/5/2025) sore.

Dia juga menyebut, SKK Migas mengadakan sponsor meeting. Dalam upaya itu, pihaknya mengumpulkan KKKS dan mendiskusikan apa yang menjadi sumber masalah sehingga belum bisa memanfaatkan WK secara optimal.

Rikky mengatakan, rapat ikut khususnya membahas masalah pendanaan. Oleh karena itu, dia kembali menegaskan bahwa jika KKKS membutuhkan pinjaman dana, pihaknya siap mempertemukan mereka dengan bank negara.

"Hal-hal seperti itu yang SKK Migas akan laksanakan terhadap seluruh wilayah kerja," imbuhnya.

Kendati demikian, Rikky belum bisa merinci siapa saja KKKS yang mengelola 10 WK mangkrak itu. Dia juga tak merinci di mana saja 10 WK yang dimaksud.

Rikky hanya memberi bocorkan bahwa mayoritas WK berada di lepas pantai atau offshore. Letaknya berada di kalimantan Timur dan ada juga di Kepulauan Riau.

"Mungkin untuk etisnya nanti kami koordinasikan kembali supaya iklim investasinya tidak terganggu gitu. Tapi yang jelas komitmen kami adalah signal ini untuk memacu mereka [KKKS] untuk mawas diri lah, kurang lebih gitu," jelasnya.

Kabar mangkraknya 10 WK migas pertama kali disampaikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Hal itu Bahlil sampaikan dalam laporan kepada Presiden Prabowo Subianto pada gelaran IPA Convex 2025 di Tangerang, Rabu (21/5/2025). 

Bahlil pun menyebut, padahal KKKS yang mengelola blok migas itu telah mendapatkan persetujuan perencanaan pengembangan lapangan migas (PoD). 

"Saya laporkan bahwa saat ini ada 10 wilayah kerja yang sudah PoD, tapi mangkrak, [KKKS] enggak menjalankan," ujar Bahlil.

Padahal, kata Bahlil, 10 WK mangkrak itu mampu mengerek produksi 31.300 barel minyak per hari (bph). Selain itu, Bahlil juga menyebut, ada 17 Pod dengan total produksi 360 juta barel minyak dan 18.351 billion cubic feet (Bcf) gas yang waktu produksinya mundur.

Oleh karena itu, Mantan ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mengungkapkan, pihaknya bakal menertibkan KKKS yang mengelola 10 WK tersebut. Hal ini dilakukan demi mengejar target lifting minyak 900.000 hingga 1 juta bph pada 2029. 

"Bagi KKKS yang sudah kita serahkan kewenangannya, tapi masih lambat mohon maaf Pak secara undang-undang 5 tahun kita harus tarik kepada negara dan kita tawarkan kepada KKKS lain yang mau mengerjakan," ucap Bahlil.