Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya penyederhanaan regulasi di semua sektor, khususnya dalam mewujudkan ketahanan pangan dan energi nasional.
Prabowo menyebut bahwa keberhasilan Indonesia di bidang ketahanan pangan menunjukkan bahwa hasil besar bisa dicapai melalui kebijakan yang sederhana, logis, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Hal ini dia sampaikan saat menghadiri peresmian dan pembukaan Konvensi dan Pameran Tahunan ke-49 Indonesian Petroleum Association (IPA) Tahun 2025, ICE BSD, Tangerang, Rabu (21/5/2025).
“Apa yang kita capai di bidang pangan ternyata bukanlah sesuatu yang terlalu pelik. Yang penting adalah kebijakan-kebijakan yang kita ambil adalah kebijakan-kebijakan yang masuk akal, common sense, menyelesaikan masalah dan berorientasi kepada kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Asal itu menjadi pegangan kita, hasilnya sangat cepat kelihatan,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia menyebutkan prinsip yang sama harus diterapkan di sektor energi. Dengan potensi energi yang besar, termasuk puluhan blok migas yang siap ditawarkan, Indonesia membutuhkan reformasi besar dalam regulasi agar potensi itu bisa dimanfaatkan secara optimal.
“Tadi saya diberi laporan sekian puluh blok migas yang siap kita tawarkan secara besar-besaran. Saya minta badan-badan regulasi sederhanakan regulasi. Saya ulangi, sederhanakan regulasi,” tegasnya.
Baca Juga
Prabowo mengkritik keras budaya birokrasi yang cenderung mempersulit proses. Dia menilai Indonesia “ahli” dalam membuat regulasi yang rumit dan justru menghambat perkembangan. Oleh sebab itu, Kepala negara menegaskan akan mengambil tindakan tegas terhadap pejabat yang menolak perubahan.
“Pejabat yang tidak mau menyederhanakan regulasi akan saya ganti, akan saya copot. Banyak anak-anak muda yang nunggu diberi kesempatan. Saya minta dirubah budaya 'kalau bisa dibikin susah, kenapa dibikin gampang'. Ubah cara berpikir seperti itu,” kata Prabowo.
Lebih lanjut, dia menekankan bahwa pejabat pemerintah dan regulator sejatinya adalah pelayan rakyat, dan harus menciptakan iklim usaha yang sehat serta inklusif, baik bagi pelaku usaha dalam negeri maupun investor asing.
“Pejabat pemerintah, regulator adalah melayani masyarakat, mendukung, membantu semua pihak yang ingin bekerja di Indonesia. Kita butuh hasil yang cepat untuk rakyat kita,” ujarnya.
Prabowo juga memberi sinyal bahwa dirinya tidak akan mentolerir aparatur yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman.
“Dunia berubah. Yang lamban, yang males, yang punya pemikiran-pemikiran aneh-aneh harus pinggir, dan kita akan pinggirkan mereka-mereka yang tidak bekerja dengan baik. Sederhanakan semua proses. Buat iklim sebaik mungkin untuk semua pihak yang ingin bekerja, dari luar negeri maupun dari dalam negeri,” pungkas Prabowo.
