Kinerja APBN Maret 2025: Pajak Turun 18% saat Belanja Naik Tipis, Tren Masih Kuat?

Bisnis.com, JAKARTA — Defisit APBN Maret 2025 tercatat sebesar Rp104,2 triliun atau setara 0,43%. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pada 2025 defisit sudah terjadi sejak bulan pertama karena dipengaruhi perlambatan kinerja penerimaan pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan kondisi terbaru anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), yakni per 31 Maret 2025 dalam Sarasehan Ekonomi bersama Presiden RI, Selasa (8/4/2025). Padahal, biasanya Sri Mulyani baru mengungkap data fiskal seperti itu dalam konferensi pers APBN KiTa.

Defisit APBN Maret 2025 tercatat Rp104,2 triliun atau setara 0,43% terhadap produk domestik bruto (PDB). Sebagai pembanding, pada Maret 2024 APBN masih surplus Rp8,1 triliun atau 0,04%.

"Kita akan tetap menjaga APBN dan terutama utang dan defisit kita secara tetap prudent, transparan, hati-hati," kata Sri Mulyani, Selasa (8/4/2025).

Dia menyebut bahwa meskipun APBN telah defisit sejak Januari 2025, kondisi itu masih di bawah target setahun penuh, yakni APBN dirancang defisit Rp616,2 triliun atau 2,53% terhadap PDB.

Bendahara Negara juga menegaskan bahwa APBN 2025 telah dirancang sedemikian rupa untuk membiayai program-program pemerintah, khususnya program andalan Presiden Prabowo Subianto seperti makan bergizi gratis.

"Banyak yang mengatakan apakah APBN-nya jebol [defisit melebar], tidak. Program-program Bapak Presiden ada di dalam ruang APBN yang ada," ujarnya.

Defisit APBN Maret 2025 terjadi karena penerimaan negara mengalami kontraksi, sedangkan belanja negara naik tipis.

Berdasarkan paparan Sri Mulyani, pendapatan negara per Maret 2025 tercatat senilai Rp516,2 triliun. Nilainya turun 16,8% (year on year/YoY) dari posisi Maret 2024 senilai Rp620,01 triliun, atau terjadi penurunan pendapatan negara hingga Rp103,8 triliun dari tahun lalu.

Penerimaan pajak menjadi kontributor utama pendapatan negara, yakni Rp322,6 triliun per Maret 2024 atau 14,7% dari target APBN 2025 senilai Rp2.189,3 triliun.

Penerimaan pajak Maret 2025 tercatat turun 18,1% (YoY) dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp393,9 triliun, atau terjadi penurunan hingga Rp71,3 triliun dari tahun lalu.

Pendapatan dari kepabeanan dan cukai telah mencapai Rp77,5 triliun atau mencakup 25,7% dari target Rp301,6 triliun. Pendapatan bea cukai Maret 2025 tercatat tumbuh 12,3% (YoY) atau Rp8,5 triliun dari Maret 2024 senilai Rp69 triliun.

Sementara di tengah pengalihan penyetoran dividen BUMN ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah mencapai Rp115,9 triliun atau 22,6% dari target Rp513,6 triliun. Setoran PNBP turun 26% (YoY) dari Maret 2024 senilai Rp156,7 triliun.

Adapun, realisasi belanja terbesar di pos Belanja Pemerintah Pusat yang mencapai Rp413,2 triliun, terdiri dari Rp196,1 triliun belanja kementerian/lembaga (K/L) dan belanja nonK/L senilai Rp217,1 triliun.

Kas negara yang disalurkan melalui Transfer ke Daerah (TKD) mengalir Rp207,1 triliun hingga akhir Maret 2025.

Dalam menutup gap tersebut, pemerintah telah melakukan pembiayaan anggaran mencapai Rp250 triliun pada tiga bulan pertama ini atau 40,6% dari target Rp616,2 triliun.

Meski telah mengalami defisit sejak awal tahun, keseimbangan primer APBN Maret 2025 masih tercatat surplus di angka Rp17,5 triliun. Hanya saja, keseimbangan primer itu turun drastis jika dibandingkan dengan posisi Maret 2024 yang surplus Rp122,09 triliun.

Postur APBN Maret 2025

*nilai dalam triliun rupiah. Sumber: paparan Menkeu Sri Mulyani Indrawati

Selanjutnya: Risiko Pelebaran Defisit APBN 2025