Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah telah mengantisipasi berbagai potensi disrupsi yang dilakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dengan strategi frontloading APBN 2025.
Untuk diketahui, frontloading merujuk pada strategi pembiayaan APBN khususnya dengan penerbitan surat utang pemerintah dalam porsi yang signifikan di awal-awal tahun fiskal.
Pada 2025 ini, Sri Mulyani mencatat bahwa frontloading telah dilakukan untuk mengantisipasi berbagai disrupsi global yang dipicu oleh kebijakan Donald Trump. Benar saja, pada 1 April lalu Trump mengumumkan kebijakan tarif impor dan Indonesia diganjar tarif 32%.
Sri Mulyani pun mengakui bahwa pembiayaan APBN pada 2025 sudah meningkat dari periode tahun sebelumnya.
"Sampai dengan sekarang defisit dan pembiayaan kita bisa issue Rp250 triliun untuk surat berharga negara kita Rp282 triliun. Memang terjadi kenaikan karena kita melakukan frontloading mengantisipasi bahwa Trump akan membuat banyak disruption," ujarnya di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).
Meski demikian, Sri Mulyani memastikan bahwa frontloading itu dilakukan untuk mengantisipasi berbagai kebijakan Trump. Bukan karena pemerintah kekurangan sumber daya untuk membiayai APBN.
Baca Juga
"Bukan karena kita enggak punya duit, karena kita memang strategi dari issuance kita untuk mengantisipasi ketidakpastian yang pasti akan membuat kenaikan. Jadi dalam hal ini, kami ingin menyampaikan bahwa kita akan tetap menjaga APBN dan terutama utang dan juga defisit kita secara tetap prudent transparan, hati-hati," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.
Di sisi lain, menteri keuangan yang telah menjabat di bawah tiga presiden itu mengatakan, pemerintah akan tetap berkomitmen menjaga defisit APBN di bawah 2,53% terhadap PDB. Hal itu sejalan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 62/2024 tentang APBN.
Menurut Sri Mulyani, pemerintah telah memanfaatkan APBN untuk mendanai berbagai program prioritas seperti ketahanan pangan dalam bentuk subsidi pupuk 1,3 juta ton pada tiga bulan pertama 2025.
Kemudian, ketahanan energi seperti subsidi BBM maupun subsidi listrik. Pemerintah juga telah menggelontorkan anggaran untuk menyeleggarakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 5—6 juta penerima.
Dia mengakui Prabowo pun masih memiliki sejumlah inisiatif-inisiatif program lain yang akan didanai APBN. Salah satunya yakni Koperasi Merah Putih yang akan dibangun di setiap desa ke depannya.
"Itu semuanya dibiayai di dalam amplop APBN yang ada. Jadi jangan khawatir tidak jebol APBN-nya. Banyak yang mengatakan apakah APBN-nya jebol? Tidak. Program-program Bapak Presiden ada di dalam ruang APBN yang ada. Program kesehatan termasuk pemeriksaan kesehatan gratis itu sudah dianggarkan di dalam APBN," tuturnya.
-14-ant-01mobil.jpg?w=300&h=221)
