Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit senilai Rp104,2 triliun sampai dengan akhir Maret 2025.
Dalam paparannya saat Sarasehan Ekonomi bersama Presiden RI, Selasa (8/4/2025), Sri Mulyani menunjukkan bahwa defisit postur APBN 2025 tersebut mencapai 0,43% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada tiga bulan pertama tahun ini.
Angka tersebut tercatat masih di bawah dari target awal, di mana APBN dirancang defisit senilai Rp616,2 triliun atau 2,53% terhadap PDB.
“Kita akan tetap menjaga APBN dan terutama utang dan defisit kita secara tetap prudent, transparan, hati-hati,” ujarnya.
Bendahara Negara tersebut pun menegaskan bahwa APBN 2025 telah dirancang sedemikian rupa untuk membiayai program-program pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto.
“Banyak yang mengatakan apakah APBN-nya jebol [defisit melebar], tidak. Program-program Bapak Presiden ada di dalam ruang APBN yang ada,” tegasnya.
Baca Juga
Membandingkan dengan akhir Februari 2025 yang kala itu defisit baru mencapai Rp31,2 triliun, artinya defisit meningkat hingga Rp73 triliun.
Melihat secara postur hingga Maret 2025, terpantau gap pendapatan dan belanja yang semakin lebar. Di mana realisasi belanja negara mencapai Rp620,3 triliun dengan pendapatan yang masuk ke kas negara senilai Rp516,2 triliun.
Pendapatan tersebut terdiri dari penerimaan pajak senilai Rp322,6 triliun atau 14,7% dari target APBN 2025 yang senilai Rp2.189,3 triliun.
Kemudian pendapatan dari kepabeanan dan cukai telah mencapai Rp77,5 triliun atau mencakup 25,7% dari target Rp301,6 triliun.
Sementara di tengah pengalihan penyetoran dividen BUMN ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah mencapai Rp115,9 triliun atau 22,6% dari target Rp513,6 triliun.
Adapun realisasi belanja terbesar di pos Belanja Pemerintah Pusat yang mencapai Rp413,2 triliun, terdiri dari Rp196,1 triliun belanja kementerian/lembaga (K/L) dan belanja nonK/L senilai Rp217,1 triliun.
Kas negara yang disalurkan melalui Transfer ke Daerah (TKD) mengalir Rp207,1 triliun hingga akhir Maret 2025.
Dalam menutup gap tersebut, pemerintah telah melakukan pembiayaan anggaran mencapai Rp250 triliun pada tiga bulan pertama ini atau 40,6% dari target Rp616,2 triliun.
Meski telah mengalami defisit sejak awal tahun, keseimbangan primer APBN masih tercatat surplus di angka Rp17,5 triliun.
