Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso buka suara usai Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan untuk mencabut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.
Menanggapi hal itu, Budi mengatakan bahwa Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan bertemu dengan Kepala Negara terlebih dahulu guna menjelaskan lebih lanjut mengenai isi dari Permendag No.8/2024.
“Tadi kan Presiden menyampaikan supaya saya lapor dulu. Jadi saya lapor dulu, saya jelaskan Permendag No.8/2024,” kata Budi ketika ditemui di Menara Mandiri, Selasa (8/4/2025).
Budi menyampaikan, laporan tersebut termasuk soal rencana Kepala Negara untuk membuka keran impor seluas-luasnya termasuk komoditas di dalamnya.
Selanjutnya, Kemendag akan meminta arahan lebih lanjut dari Kepala Negara mengenai kebijakan dan pengaturan impor.
“Makanya nanti kita minta arahan lebih lanjut, saya mau minta arahan lebih lanjut,” ujarnya.
Baca Juga
Ditemui terpisah, Sekretaris Jenderal Kemendag Isy Karim menuturkan bahwa saat ini, Kemendag tengah meninjau kembali Permendag No.8/2024.
“Nanti apakah hasilnya direvisi atau [dicabut], nanti lihatlah,” kata Isy.
Sebelumnya, Prabowo meminta Kemendag untuk segera melaporkan persoalan yang tertuang dalam Permendag No.8/2024. Dia juga meminta regulasi itu dicabut jika Permendag No.8/2024 tidak menguntungkan bagi Indonesia.
“Sekarang saya minta Permendag No. 8 masalahnya apa, segera lapor ke saya habis ini, kalau itu tidak menguntungkan kita secara bangsa, ya sudah cabut aja deh,” kata Prabowo dalam Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).
Dia meminta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk mempercepat proses tersebut. Bahkan bila perlu, dokumen tersebut sudah dapat ditandatangani usai Prabowo kembali dari perjalanan dinas luar negeri.
“Di sini ada Mensesneg, coba segera ya, kalau perlu besok sudah saya tanda tangan, tapi engga, besok saya ke luar negeri, nanti begitu saya kembali,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyatakan rencana untuk memangkas dan menghilangkan sistem perizinan yang berbelit-belit, termasuk kebijakan yang mengatur soal impor. Dia bahkan menyebut bahwa pemangkasan regulasi menjadi salah satu misi dalam Kabinet Merah Putih.
Lebih lanjut, Prabowo juga berencana untuk menghilangkan kuota impor, utamanya yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Perintah tersebut telah disampaikan Prabowo ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua DEN Luhut B. Pandjaitan.
“Yang jelas, Menko, Menkeu, Gubernur BI, Ketua DEN, saya sudah kasih perintah hilangkan kuota-kuota impor terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” tegas Prabowo.
