Bisnis.com, JAKARTA – Industri perikanan Tanah Air terancam gulung tikar imbas kebijakan tarif timbal balik yang diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump. Jutaan orang di sektor ini juga terancam kehilangan pekerjaan atau terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK massal akibat kebijakan tersebut.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) Budhi Wibowo menyampaikan, tarif yang ditetapkan Trump sangat membebani pelaku usaha di sektor perikanan. Pasalnya, margin dari industri pengolahan perikanan maupun eksportir perikanan di bawah 5%.
“Kalau kami potong harga, di hulu, para petambak atau para nelayan juga tidak akan sanggup untuk menanggung 32% pergerakan margin yang besar tadi untuk tarif tadi,” kata Budhi kepada Bisnis, Senin (7/4/2025).
Merujuk data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), AS menjadi negara tujuan utama ekspor produk perikanan di 2024. Nilai ekspor ke Negeri Paman Sam mencapai US$1,90 miliar atau 31,97% dari total ekspor perikanan Indonesia di 2024.
Posisi selanjutnya ditempati China sebesar 20,88% dari total ekspor perikanan Indonesia, diikuti Asean 14,39%, Jepang sebesar 10,06%, dan Uni Eropa 6,96%.
AS juga tercatat menjadi negara tujuan utama ekspor udang Indonesia yakni 63% dari total volume ekspor udang di 2024 yang mencapai 214.575 ton. Disusul Jepang 15%, China dan Asean 6%, Uni Eropa 4%, serta Rusia, Taiwan, dan Korea 1%.
Baca Juga
Budi menuturkan, pihaknya sejak lama telah mencari pasar alternatif selain AS. Kendati begitu, tidak mudah untuk memindahkan ke pasar lain dalam jangka pendek.
Selain pangsa pasar yang cukup besar, pelaku usaha membutuhkan waktu untuk mengalihkan pasar. Pasalnya, pihaknya perlu melihat dari sisi harga hingga sertifikasi produk agar dapat masuk ke negara tujuan.
Melihat kondisi ini, pelaku usaha khawatir kebijakan tarif Trump akan membuat industri perikanan Tanah Air berhenti beroperasi lantaran tingginya tarif.
“Saya sangat khawatir, sangat mungkin bisa terhenti dengan adanya tarif ini. Kami tidak berani kerja,” ungkap Budi.
Budi menyebut, kondisi ini tentu akan menimbulkan efek domino hingga ke sektor hulu seperti petambak, pabrik pakan, hingga nelayan. Jutaan orang akan kehilangan lapangan kerja.
“Kita kan punya ratusan pabrik-pabrik ikan sama udang kan, mungkin sekitar 800 kan. Misalkan terkena dampak kan ratusan ribu pekerjaan-pekerjaan gitu kan. Belum nelayan ya, nelayan itu jumlahnya sekitar 2 juta nelayan,” tuturnya.
Untuk itu, Budhi mengharapkan Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan negosiasi dengan Trump agar tarif dapat ditekan seminimal mungkin.
Selain negosiasi, pengusaha juga mengharapkan adanya dukungan dari pemerintah terhadap industri pengolahan perikanan agar tetap beroperasi.
Misalnya, dengan meniadakan PPh 22 untuk pembelian produk perikanan dan bahan baku perikanan di tengah kondisi ini. Selain itu, pengusaha juga mengharapkan adanya relaksasi pembayaran PPh badan.
Lebih lanjut, Budhi juga mengharapkan adanya dukungan dari sisi perbankan untuk menghindari kredit macet. Misalnya, dengan memperpanjang waktu pembayaran dan memberikan bunga murah agar pengusaha di sektor ini dapat bertahan di tengah situasi ini.
“Tolong diperingan sehingga kami bisa mampu bertahan untuk mengatasi situasi yang sulit ini,” pungkasnya.
