Bisnis.com, JAKARTA – Kebijakan tarif timbal balik yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sudah mulai terasa di sektor perikanan Tanah Air.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) Budhi Wibowo menyampaikan, beberapa buyer sudah membatalkan kontraknya imbas kebijakan tarif Trump.
“Bisa saya informasikan di sini beberapa buyer juga sudah meng-cancel kontraknya, karena tarif yang seperti itu,” kata Budhi kepada Bisnis, Senin (7/4/2025).
Budhi juga mengungkap, sejumlah buyer meminta untuk menunda proses pengapalan meski telah menandatangani kontrak.
Dia mengaku belum mengetahui secara pasti kapan proses tersebut ditunda, mengingat baik buyer maupun eksportir Tanah Air masih menunggu hasil negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan AS.
Budhi juga belum bisa membeberkan kerugian yang dialami imbas ditundanya hingga dibatalkannya kontrak dengan para buyer akibat kebijakan ini.
Baca Juga
“Beberapa buyer sudah minta kontrak yang sudah dikapalkan untuk deal, belum dikapalkan dulu gitu. Sambil melihat situasinya yang jelas. Kerugiannya belum tahu saya, belum bisa dihitung,” tuturnya.
Merujuk data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), AS menjadi negara tujuan utama ekspor produk perikanan di 2024. Nilai ekspor ke Negeri Paman Sam mencapai US$1,90 miliar atau 31,97% dari total ekspor perikanan Indonesia di 2024.
Posisi selanjutnya ditempati China sebesar 20,88% dari total ekspor perikanan Indonesia, diikuti Asean 14,39%, Jepang sebesar 10,06%, dan Uni Eropa 6,96%.
AS juga tercatat menjadi negara tujuan utama ekspor udang Indonesia yakni 63% dari total volume ekspor udang di 2024 yang mencapai 214.575 ton. Disusul Jepang 15%, China dan Asean 6%, Uni Eropa 4%, serta Rusia, Taiwan, dan Korea 1%.
Sebagaimana diketahui, Trump pada 2 April 2025 telah mengumumkan tarif timbal balik terhadap sejumlah negara yang dianggap merugikan AS.
Negara-negara Asia Tenggara juga tidak luput dari kebijakan tersebut. Indonesia tercatat menjadi negara dengan tarif tertinggi keenam di antara sepuluh negara di kawasan Asia Tenggara, yakni sebesar 32%.
Sejalan dengan hal itu, pemerintah AS memberikan waktu bagi Indonesia untuk merespons kebijakan tarif resiprokal atau tarif timbal balik hingga 9 April 2025.
