Bisnis.com, JAKARTA - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) melihat setidaknya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto perlu melakukan tujuh langkah mitigasi menghadapi tarif Trump yang baru saja diumumkan kemarin.
Ekonom Senior Indef Tauhid Ahmad menyampaikan pemerintah perlu melakukan hal ini sebelum berangkat untuk negosiasi dengan AS soal tarif resiprokal 32% yang dibebankan kepada Indonesia.
Pertama, yakni meninjau ulang kebijakan Trump 2.0 yang di dalamnya termasuk soal perjanjian dagang, kebijakan impor, hingga perlindungan intelektual yang diakumulasikan oleh Trump sebagai tariff charged to the USA mencapai 64%.
“Mereka melihat bahwa kita melakukan subsidi tersembunyi yang kemudian dihitung dan dikalkulasikan posnya hampir 64%. Ini kemudian review mana yang sebenarnya bisa diklarifikasi,” ujarnya dalam Diskusi Publik Indef: Waspada Genderang Perang Dagang, Jumat (4/4/2025).
Kedua, Tauhid mendorong pemerintah untuk membuat pernyataan bahwa kebijakan ini tidak adil.
Berkaca dari salah satu komoditas ekspor yakni textile and clothing, ketika RI menjual produk tersebut ke AS dikenakan tarif bea masuk 12,7%. Sementara ketika produk dari jenis yang sama dari AS masuk ke Indonesia, pemerintah hanya mengenakan tarif 1,7%.
Baca Juga
Ketiga, untuk itu pemerintah perlu dengan segera melakukan penundaan dan negosiasi tarif karena lonjakan dari tarif resiprokal tersebut menghantam manufaktur dalam negeri.
“Katakanlah tadinya kita untuk mengekspor teksil dikenakan 1,7%. Menjadi katakanlah 32. Lebih dari 30 persen kenaikan tarifnya. Ini yang kemudian kita perlu lakukan negosiasi dan penundaan, secepatnya,” tegasnya.
Keempat, Tauhid melihat ada kewajiban pemerintah untuk melakukan antisipasi dunia bisnis, utamanya industri yang terdampak. Setidaknya terdapat beberapa komoditas seperti mesin dan peralatan listrik serta bagiannya, alas kaki, hingga tekstil dan produk tekstil yang terancam karena tarif Trump.
Perlu adanya negosiasi dalam skala business to business (B2B), antisipasi dampak pemutusan hubungan kerja (PHK), serta fasilitas restrukturisasi pembiayaan/utang.
“Ini yang kemudian perlu ada dukungan darurat. Dipikirkan berapa banyak perusahaan, volume, nilai dan sebagainya sampai katakanlah pekerja yang kemudian terdampak dari kebijakan tarif ini,” jelas Tauhid.
Kelima, perlu reaksi cepat penguatan kelembagaan. Menurut Tauhid, reaksi cepat tersebut belum terlihat antarkemeterian maupun lembaga. Setidaknya, lanjut ekonom senior tersebut, butuh koordinasi yang kuat di level Menteri Koordinator bidang Perekonomian dan Menko Pangan.
Termasuk perlunya koordinasi dan respon yang cepat atas beberapa hal yang mungkin terkait dengan dunia usaha dan tentu saja dengan Bank Indonesia sebagai dampak kepada nilai tukar.
Keenam, pemerintah perlu memikirkan perubahan strategi perdagangan internasional. Saat ini, posisi AS dalam kacamata Indonesia dalam konteks distribusi perdagangan hanya sekitar 9% hingag 10%.
Sementara pangsa pasar Indonesia bagi AS, hanya mencakup 0,9%. Tak ayal bila memang Indonesia lebih masih membutuhkan AS.
Namun demikian, hal yang perlu dilakukan pemerintah yakni memilah hilirisasi produk dari komoditas apa yang perlu didahulukan dalam menghadapi perang dagang ini dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap AS.
Terakhir, pemerintah perlu dengan segera mengantisipasi dampak ekonomi secara makro, termasuk ancaman koreksi pertumbuhan ekonomi.
Meski sebelumnya Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef Ahmad Heri Firdaus menyampaikan dampak kebijakan tarif tersebut berdampak moderat karena hanya akan mempengaruhi 0,05% pertumbuhan ekonomi, Tauhid justru memandang akan lebih besar.
“Saya yakin bisa lebih besar kalau [termasuk] hitungan indirect impact. Jadi kita tidak bisa menikmati kemegahan surplus perdagangan terhadap Amerika,” tuturnya.
Indonesia Bakal Kirim Delegasi ke AS
Adapun, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam pernyataan resmi mengakui pengenaan tarif timbal balik Trump akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke Amerika Serikat.
Susi menjelaskan pemerintah akan menghitung dampak pengenaan tarif baru terhadap sektor-sektor tersebut secara khusus dan perekonomian nasional secara umum.
Dia menegaskan pemerintah juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatifnya.
Contohnya, tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS, serta para pelaku usaha nasional telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal AS.
"Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan pemerintah AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan pemerintah AS," kata Susi dalam keterangannya, Kamis (3/4/2025).
