Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia buka suara atas penerapan tarif impor timbal balik (reciprocal tariff) sebesar 32% yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu sore (2/4/2025) waktu setempat. Pemerintah siap mengirim delegasi untuk menemui pejabat pemerintah AS.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam pernyataan resmi mengakui pengenaan tarif timbal balik Trump akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke Amerika Serikat.
Selama ini, sambungnya, ekspor utama Indonesia ke pasar AS mencakup produk elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, minyak sawit (palm oil), karet, furnitur, serta udang dan produk-produk perikanan laut.
Susi menjelaskan pemerintah akan menghitung dampak pengenaan tarif baru terhadap sektor-sektor tersebut secara khusus dan perekonomian nasional secara umum. Dia menegaskan pemerintah juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatifnya.
Contohnya, tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS, serta para pelaku usaha nasional telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal AS.
"Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan pemerintah AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan pemerintah AS," kata Susi dalam keterangannya, Kamis (3/4/2025).
Sebagai bagian dari negosiasi, pemerintah akan menjawab berbagai permasalahan yang diangkat oleh pemerintah AS dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan Perwakilan Perdagangan AS (US Trade Representative/USTR).
Susi juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis, perbaikan struktural, serta kebijakan deregulasi atau penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan hambatan nontarif atau Non-Tariff Measures (NTMs).
View this post on Instagram
Dia melanjutkan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen memperbaiki iklim investasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja yang luas. Dia mencontohkan, pemerintah telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang Keketuaan Asean untuk mengambil langkah bersama.
"Mengingat 10 negara Asean seluruhnya terdampak pengenaan tarif AS," jelasnya.
Selain itu, pemerintah akan berupaya menjaga stabilitas imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) di tengah gejolak pasar keuangan global setelah Trump mengumumkan tarif baru ini.
Dia mengemukakan bahwa pemerintah bersama Bank Indonesia juga terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memastikan likuiditas valas tetap terjaga, sehingga tetap mendukung kebutuhan pelaku dunia usaha serta memelihara stabilitas ekonomi secara keseluruhan.
Kebijakan Trump
Sebagai informasi, Trump resmi menetapkan tarif minimum sebesar 10% untuk seluruh mitra dagang AS, tak terkecuali negara dalam kategori miskin atau least developed countries (LDCs). Sementara itu, negara-negara yang dianggap menerapkan hambatan perdagangan tinggi bagi produk-produk AS akan menjadi sasaran tarif yang lebih besar.
Trump dalam banyak pidatonya beralasan bahwa penerapan tarif tinggi ditujukan untuk mewujudkan anggaran yang berimbang (balance budget) alias defisit APBN nol persen terhadap produk domestik bruto dalam masa pemerintahannya.
“Ini adalah deklarasi kemerdekaan kita,” kata Trump di Rose Garden, Gedung Putih dikutip dari Reuters.
Produk-produk Indonesia sendiri dikenai tarif timbal balik sebesar 32%. Padahal, sebelumnya hanya 10%—bahkan beberapa barang konsumsi sepenuhnya bebas bea masuk karena Indonesia menikmati fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) yang diberikan oleh pemerintah AS kepada negara-negara berkembang.
Mengutip data USTR, nilai total perdagangan Indonesia dan AS mencapai US$38,3 miliar sepanjang 2024 dengan ekspor AS ke Indonesia bernilai US$10,2 miliar dan impor sebesar US$28,1 miliar.
Impor dari Indonesia yang lebih besar membuat AS membukukan defisit perdagangan sebesar US$17,9 miliar pada 2024. Defisit ini melebar 5,4% dibandingkan dengan 2023 yang berada di angka US$923 juta.
