Bisnis.com, JAKARTA — Studi terbaru Institute for Development of Economics and Finance alias Indef mengungkap efisiensi anggaran oleh pemerintah Prabowo akan menekan lonjakan konsumsi selama Lebaran tahun ini.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman menjelaskan studi tersebut menggunakan perhitungan model computable general equilibrium (CGE). Indef mencoba membandingkan data dampak mudik ke perekonomian pada tahun lalu dengan tahun ini di tengah efisiensi anggaran belanja negara.
Hasilnya, tingkat konsumsi rumah tangga di semua provinsi akan turun pada Lebaran kali ini akibat efisiensi anggaran. Penurunan terbesar terjadi di Banten yang mencapai 1,4%.
"Artinya apa? Artinya bahwa hampir setiap daerah konsumsinya tertahan," ujar Rizal dalam diskusi Indef secara daring, Rabu (19/3/2025).
Dia menilai penurunan konsumsi rumah tangga tersebut disebabkan utamanya karena dana transfer ke daerah senilai Rp50,59 triliun terkena efisiensi anggaran. Akibatnya, peredaran uang di daerah akan terpengaruh secara negatif.
Dari hasil perhitungan Indef, provinsi-provinsi di Pulau Jawa yang paling besar mengalami penurunan tingkat konsumsi rumah tangga. Masalahnya, sambung Rizal, hampir dua pertiga penduduk Indonesia ada di Jawa.
Baca Juga
"Ini pasti berpengaruh ke [angka] agregat konsumsi nanti," jelasnya.
Secara tahunan, Indef memperkirakan konsumsi rumah tangga akan turun 0,814% akibat efisiensi anggaran tersebut.
Oleh sebab itu, Rizal merekomendasikan empat kebijakan jangka pendek agar momen Lebaran bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara maksimal meski adanya efisiensi anggaran.
Pertama, intervensi langsung terhadap kelompok rentan. Dia mendorong pemerintah daerah memberikan subsidi atau bantuan sosial kepada kelompok miskin dan pekerja informal untuk menjaga stabilitas konsumsi lokal.
Kedua, optimalisasi pasokan bahan pokok. Rizal menekankan pentingnya mengamankan pasokan pangan di daerah melalui koordinasi dengan Bulog dan distributor lokal untuk stabilitas harga sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
Ketiga, stimulus fiskal untuk UMKM. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memberikan subsidi bunga, insentif pajak, atau bantuan modal kerja kepada UMKM selama periode melemahnya daya beli.
Keempat, efisiensi belanja publik. Dia mendorong belanja publik diarahkan ke yang sifatnya padat karya di tingkat daerah untuk menciptakan lapangan kerja alternatif sementara.
