Bisnis.com, JAKARTA- Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki sederet proyek besar untuk meningkatkan ketahanan energi nasional dan memenuhi kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat (AS).
Proyek besar yang dimaksud adalah rencana pembangunan kilang minyak baru dengan total kapasitas 1 juta barel di dalam negeri serta rencana investasi pembangunan 17 kilang modular di AS yang menjadi salah satu paket negosiasi tarif dagang Presiden AS Donald Trump.
Kedua proyek tersebut rencananya akan digarap dengan melibatkan Badan Pengelola Investasi Danantara.
Adapun, rencana pembangunan kilang minyak 1 juta barel di dalam negeri telah memasuki tahap studi awal. Ketua Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia baru saja menyerahkan dokumen pra studi kelayakan (pra feasibility study/FS) 18 proyek hilirisasi prioritas kepada Danantara.
Dalam daftar 18 proyek tersebut, terdapat rencana pembangunan kilang minyak di 18 lokasi dengan investasi senilai Rp160 triliun dan fasilitas penyimpanan minyak di 18 lokasi dengan investasi senilai Rp72 triliun.
Proyek kilang itu diproyeksi bisa membuka lapangan kerja baru untuk 50.960 orang. Adapun, 18 lokasi pembangunan kilang itu ialah Lhokseumawe, Sibolga, Natuna, Cilegon, Sukabumi, dan Semarang.
Baca Juga
Lalu, Surabaya, Sampang, Pontianak, Badung (Bali), Bima, Ende, Makassar, Dongala, Bitung, Ambon, Halmahera Utara, serta Fakfak.
Bahlil mengatakan, pihaknya juga telah melakukan studi banding ke AS dan Angola untuk pembangunan kilang berkapasitas 1 juta barel tersebut.
"Kita akan membangun storage crude untuk ketahanan energi kita selama 21 hari. Dengan sinergi antara satgas dan Danantara maka insyaallah proyek yang hari ini masih menjadi rencana, insyaallah akan menjadi realita," ucap Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (22/7/2025).
Menurut Bahlil, proyek ini penting dan ditunggu oleh publik. Menurutnya, jika proyek ini terlaksana, maka ketahanan energi Indonesia kian kokoh.
Bahlil menuturkan, penyempurnaan pra-FS proyek itu bakal dilakukan oleh Danantara. Danantara juga yang selanjutnya bakal menentukan skema pembiayaan dan skala prioritas dari 18 proyek hilirisasi.
Selain itu, Danantara juga akan menentukan model bisnis dan pelaku usaha pelaksana proyek. Lalu, menetapkan lokasi dan persiapan pelaksanaan groundbreaking. Danantara juga akan melakukan percepatan penyelesaian kendala proyek terkait perizinan, penyiapan lahan, serta mitigasi sosial dan lingkungan.
Sementara itu, CEO Danantara Rosan Roeslani menuturkan, pihaknya terbuka untuk membiayai 18 proyek hilirisasi prioritas. Namun, hal itu bakal diputuskan jika proyek yang ditawarkan memenuhi kriteria Danantara, misalnya besaran potensi pembukaan lapangan kerja baru dari proyek.
Dia pun menyebut, setelah mengkaji pra FS, pembiayaan untuk proyek bisa langsung oleh Danantara ataupun dari badan usaha milik negara (BUMN) yang berkaitan dengan proyek.
"Sebetulnya pembiayaannya itu kita terbuka, ya. Jadi bisa dengan dari Danantara, bisa melalui BUMN yang ada, atau bisa juga kerja sama antara BUMN yang ada dengan Danantara investasi," ujar Rosan.
Selain itu, Rosan juga menyebut Danantara bisa menggandeng pihak swasta untuk pembiayaan proyek hilirisasi prioritas tersebut. Menurutnya, pihak swasta itu pun bisa berasal dari dalam dan luar negeri.
Apalagi, Rosan menilai saat ini pihaknya membutuhkan kerja sama di bidang teknologi untuk mengeksekusi investasi hilirisasi. Dia berpendapat selama ini pihak yang memiliki kemampuan teknologi mumpuni mayoritas adalah perusahaan luar negeri.
"Karena kami juga ingin memastikan pada saat investasi, teknologi yang kita pakai adalah teknologi yang terbaik. Jadi, mungkin teknologi yang terbaik itu masih dimiliki atau dikuasai oleh pihak asing. Jadi, kita ingin juga teknologi dipergunakan," jelas Rosan.
Janji Investasi ke AS
Di sisi lain, Danantara juga dikabarkan berencana membangun 17 kilang modular di AS. Rencana ini menjadi bagian dari kesepakatan dagang antara Indonesia dan AS yang membuahkan penurunan tarif resiprokal dari 32% menjadi 19%.
Melansir Reuters, Selasa (22/7/2025), Danantara berencana menandatangani kontrak rekayasa, pengadaan, dan konstruksi (EPC) senilai US$8 miliar dengan perusahaan rekayasa AS, KBR Inc.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan rencana pembangunan kilang modular dalam sebuah briefing tertutup dengan pelaku usaha pada Senin (21/7/2025) malam. Dua sumber Reuters mengonfirmasi rencana pembangunan kilang yang tercantum dalam sebuah materi presentasi yang dilihat Reuters.
Sementara itu, CEO Danantara Rosan Roeslani enggan menanggapi secara gamblang kabar tersebut.
Dia hanya mengatakan bahwa pihaknya masih mengevaluasi rencana investasi di Negeri Paman Sam. Menurutnya, Danantara masih akan fokus pada investasi di dalam negeri.
"Kami evaluasi semua potensi investasi. Kami kan fokusnya di Indonesia dulu ya. Kami bilangnya 80% fokus di Indonesia, 20% di luar Indonesia," ucap Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/7/2025).
Pria yang juga menjabat Menteri Investasi dan Hilirisasi itu menyebut, Danantara juga melihat peluang investasi di negara lain. Artinya, tak hanya di AS saja.
Investasi, kata Rosan, harus memenuhi beberapa syarat, yakni transfer teknologi, penciptaan lapangan pekerjaan, hingga imbal hasil sesuai benchmark.
"Kami lihat semua tak hanya di AS, tapi di negara lain. Yang penting bagaimana kami investasi itu ada transfer teknologi dan penciptaan lapangan kerjanya. Pentingnya lagi adalah return-nya kita bikin di atas cost of capital. Kami lihat semuanya," tutur Rosan.
Diberitakan Bisnis sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sempat mengungkapkan bahwa Danantara akan berinvestasi di bidang refineries atau kilang sebagai bagian dari negosiasi tarif Trump dengan AS.
Adapun, nilai investasi itu mencapai US$8 miliar atau setara Rp129,93 triliun (asumsi kurs Rp16.241 per US$).
"Ada rencana pembelian Danantara untuk refineries nah, itu nilainya US$8 miliar," tutur Airlangga di Paris, Prancis, Selasa (15/7/2025).
Namun, Airlangga tidak menjelaskan lebih detail terkait rencana tersebut.
