Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah diminta untuk tidak menggantungkan pembangunan kilang minyak baru hanya kepada BPI Danantara. Singgung rencana pembangunan kilang minyak berkapasitas 500.000 barel per hari.
Kepala Centre of Food, Energy and Sustainable Development INDEF Abra Talattov mengatakan proyek pembangunan kilang minyak memiliki risiko besar dan investasi jangka panjang. Oleh karena itu, pembangunan dan pembiayaan proyek tersebut memerlukan kolaborasi perusahaan asing.
Terlebih, dalam kaitannya dengan investasi di bidang teknologi kilangnya.
"Perlu juga kolaborasi dengan pihak lain, perusahaan-perusahaan luar, yang memiliki kapasitas memiliki kemampuan teknologi dan juga pendanaan itu pun juga kan mengalami kendala," ujar Abra kepada Bisnis, Rabu (6/3/2025) malam.
Terkait pendanaan, Abra juga mengingatkan bahwa pembangunan kilang ini memerlukan biaya yang sustainable. Artinya, sejak masa konstruksi hingga operasional, pendanaan harus mengalir terus.
Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan risiko atau tantangan dari regulasi dan perizinan. Dia mengingatkan jangan sampai perizinan pembangunan kilang sewaktu-waktu berubah.
Baca Juga
Menurutnya, jika regulasi dan perizinan tak konsisten, maka akan menghambat atau menunda pelaksanaan realisasi proyek.
"Kemudian juga ada resiko lingkungan dan sosial. Ketika ada pembangunan kilang kan pastinya ini juga akan dengan resiko lingkungan juga harus bisa dimitigasi lebih awal jangan sampai nanti ada resistensi dari masyarakat," imbuh Abra.
Dia menambahkan bahwa pemerintah harus memastikan minyak yang akan diolah pada kilang baru itu akan berasal dari mana. Menurutnya, jika minyak berasal dari impor, pemerintah harus bisa membuat mitigasi.
Sebab, harga minyak impor akan bergantung pada situasi pasar global. Artinya, jika harga minyak global meningkat, maka beban produksi untuk kilang juga akan berat.
"Dikhawatirkan juga ketika terjadi guncangan ataupun lonjakan harga minyak mentah dunia, karena faktor geopolitik misalnya, itu juga nanti tetap saja akan menjadi beban produksi, resiko biaya produksi di kilang tersebut," jelas Abra.
Sebelumnya, pemerintah berencana untuk membangun kilang minyak berkapasitas 500.000 barel per hari untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan proyek tersebut merupakan bagian dari 21 proyek hilirisasi yang didorong pemerintah dan berpotensi didanai oleh BPI Danantara.
"Kita juga akan membangun refinery [kilang minyak] yang insyaallah kapasitasnya itu kurang lebih sekitar 500.000 barel. Ini salah satu yang terbesar nantinya, ini dalam rangka mendorong agar ketahanan energi kita betul-betul lebih baik," ujar Bahlil dalam Konferensi Pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/3/2025) malam.
Adapun kilang minyak ini akan dirancang dengan kapasitas 500.000 barel per hari serta mampu mengolah minyak mentah dari dalam negeri maupun impor.
Kilang ini akan memproduksi berbagai produk minyak bumi, termasuk BBM, mencapai 531.500 barel per hari sehingga dapat memperkuat pasokan energi nasional.
Untuk merealisasikan proyek ini, investasi yang dibutuhkan diperkirakan mencapai US$12,5 miliar atau setara Rp205,54 triliun (asumsi kurs Jisdor Rp16.443 per US$).
