.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan melakukan sejumlah strategi pengaturan lalu lintas jalan dan penyeberangan untuk mengurai kepadatan pemudik selama masa angkutan Lebaran 2025. Salah satunya adalah melalui pembatasan penggunaan sepeda motor.
“[Akan dilakukan] pembatasan penggunaan sepeda motor, pembatasan angkutan penyeberangan, diskon tarif jalan tol, serta alih fungsi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor [UPPKB] menjadi rest area sementara,” kata Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Senin (17/2/2025).
Diketahui, mudik menggunakan sepeda motor sudah menjadi 'tradisi' jelang Lebaran. Pemerintah pun tercatat telah melakukan beberapa upaya agar perjalanan mudik berjalan lancar dengan menyediakan angkutan gratis.
Pada tahun lalu, pemudik yang menggunakan kendaraan roda dua atau sepeda motor akan mendapatkan pengawalan dari kepolisian dari buffer zone menuju Pelabuhan Ciwandan, Cilegon Banten.
Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Aan Suhanan mengatakan alasan pihaknya memberikan pengawalan tersebut agar semua pemudik yang menggunakan sepeda motor tetap merasa aman dan nyaman selama proses mudik ke kampung halaman.
"Kita akan mengawal para pemudik yang menggunakan sepeda motor dari buffer zone yang sudah kita siapkan seperti di arteri itu ada di Cikupa, kemudian sampai ke Pelabuhan Ciwandan," tuturnya di Jakarta, Kamis (28/3/2024).
Baca Juga
Aan mengatakan pengawalan itu tidak berlaku untuk kendaraan roda empat yang menuju ke arah Pelabuhan Merak, Kendati demikian, menurut Aan, Korlantas Polri tidak akan menerapkan aturan ganjil-genap untuk kendaraan roda empat dari arah Jakarta menuju ke Cilegon Banten.
"Tidak ada ganjil-genap untuk pemudik ke arah Cilegon," katanya.
Lebih lanjut, dalam rapat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Menhub mengatakan Kemenhub akan melakukan pengaturan lalu lintas jalan dan penyeberangan selama masa angkutan lebaran 2025 di antaranya penyediaan angkutan mudik gratis, rekayasa lalu lintas, dan sistem ganjil genap.
Menhub mengharapkan dukungan Pemerintah Daerah seperti penyediaan angkutan feeder (lanjutan) dari titik-titik kedatangan peserta mudik gratis, mempertimbangkan kebijakan WFA, penyediaan rest area, hingga monitoring dan antisipasi daerah rawan kecelakaan dan kemacetan.
Selain strategi tersebut, Menhub Dudy juga mengusulkan kebijakan work from anywhere (WFA) serta koordinasi dan antisipasi lokasi kemacetan di jalur arteri, khususnya arah Jakarta menuju Jawa Tengah.
Skema WFA, menurut Menhub, perlu dilakukan mengingat adanya momen dua hari besar yang berdekatan yakni Hari Raya Nyepi pada 29 Maret 2025 dan Hari Raya Idul Fitri yang diprediksi jatuh pada 31 Maret - 1 April 2025. Kebijakan ini diperlukan guna mempertimbangkan tren pergerakan masyarakat pada saat mudik yang cukup banyak.
"Maka kami rekomendasikan Pemerintah bisa menerapkan WFA mulai tanggal 24 Maret 2025, sehingga kami harapkan tidak terjadi kepadatan mobilitas yang begitu tinggi sebelum lebaran," katanya.
Di sisi lain, Mendagri telah menerbitkan surat edaran Nomor 400.6.1/749/SJ tentang Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam Mendukung Arus Mudik Lebaran Tahun 2025 (1446 H) pada 17 Februari 2025.
