Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim tidak akan ada PHK atau pemutusan hubungan kerja terhadap tenaga honorer di kementerian/lembaga akibat efisiensi anggaran belanja negara.
Pernyataan itu Sri Mulyani sampaikan dalam konferensi pers bersama pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat (14/2/2025).
"Kami memastikan langkah efisiensi atau rekonstruksi anggaran kementerian/lembaga tidak terdampak terhadap tenaga honorer," kata Sri Mulyani.
Oleh sebab itu, sambungnya, Kementerian Keuangan akan melakukan penelitian lebih lanjut atas langkah efisiensi anggaran kementerian/lembaga agar tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer.
Sebagai informasi, belakangan bermunculan kabar adanya PHK terhadap tenaga honorer di lingkungan kementerian/lembaga yang terdampak efisien anggaran. Contohnya, kabar PHK karyawan lepas TVRI dan RRI.
Kendati demikian, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membantah rumor yang beredar tentang ancaman munculnya gelombang PHK massal tenaga honorer di kementerian/lembaga akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Baca Juga
Dia berpendapat yang kemungkinan terjadi adalah kontrak kerja karyawan habis dan tidak diperpanjang sehingga tak bisa langsung disimpulkan berdampak akibat kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
"Kalau orang selesai kontraknya, jangan bilang itu PHK karena efisiensi. Kalau orang selesai proyeknya dan kemudian tidak dilanjutkan, karena memang sudah selesai. Tanpa ada kebijakan efisiensi pun orang bisa selesai kontraknya. Kalau PHK karena efisiensi, dijamin itu tidak ada," ujarnya kepada wartawan, Kamis (13/2/2025).
