Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa hasil rekonstruksi anggaran usai efisiensi akan menjadi acuan pihaknya menyusun RAPBN 2026 mendatang.
Hal tersebut dirinya sampaikan di depan pimpinan dan anggota Komisi XI DPR dalam Rapat Kerja (Raker) dengan agenda Pembahasan Anggaran Sesuai Inpres No. 1/2025, Kamis (13/2/2025).
“Kami juga menyetujui dari exercise K/L 2025 akan jadi baseline, menciptakan budaya baru efisiensi di K/L, sehingga hasil dari [efisiensi] 2025 akan digunakan untuk penyusunan 2026,” ungkap Sri Mulyani.
Bendahara negara tersebut menegaskan bahwa efisiensi yang sedang dilakukan pemerintah ini menciptakan suatu budaya baru dalam pelaksanaan tugas secara efisien dan cepat.
Di samping itu, dirinya juga menegaskan bahwa pelayan publik tidak dikorbankan melalui efisiensi tersebut.
Dalam proses efisiensi, Kementerian Keuangan turut merasakan dampaknya, yakni sebesar 17% atau senilai Rp8,99 triliun dari pagu anggaran 2025 yang senilai Rp53,19 triliun. Dengan demikian, anggaran di kementerian yang Sri Mulyani Indrawati pimpin, tersisa Rp44,2 triliun.
Baca Juga
Sri Mulyani memaparkan bahwa instansinya melakukan penghematan dengan menerapkan prinsip efisiensi, yakni belanja gaji tidak dilakukan efisiensi.
Sementera belanja barang dan modal dilakukan efisiensi, seperti perjalanan dinas, alat tulis kantor (ATK), seminar, kajian, acara, seremonial, peringatan, dan lainnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi XI DPR Misbakhun membenarkan bahwa hasil efisiensi ini akan menjadi acuan penyusunan pagu anggaran 2026.
Artinya, kemungkinan besar pagu anggaran untuk tahun depan tidak akan jauh berbeda dan tetap berpegang pada prinsip efisiensi.
“Sudah jelas pesannya bahwa baseline APBN 2026 nanti berpatokan pada APBN 2025 yang sudah diefiseinkan melalui Inpres No. 1/2025 sudah clear, baseline-nya di sana,” tuturnya usai rapat tersebut.