Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan turut merasakan efek efisiensi, yakni sebesar 17% atau senilai Rp8,99 triliun dari pagu anggaran 2025 yang senilai Rp53,19 triliun. Dengan demikian, anggaran di kementerian yang Sri Mulyani Indrawati pimpin, tersisa Rp44,2 triliun.
Sri Mulyani memaparkan bahwa instansinya melakukan penghematan dengan menerapkan prinsip efisiensi, yakni belanja gaji tidak dilakukan efisiensi. Sementera belanja barang dan modal dilakukan efisiensi, seperti perjalanan dinas, alat tulis kantor (ATK), seminar, kajian, acara, seremonial, peringatan, dan lainnya.
Adapun penghematan utamanya dilakukan terhadap lima program, yakni kebijakan fiskal, pengelolaan penerimaan negara, pengelolaan belanja negara, pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko, serta dukungan manajemen.
“Efisiensi Rp8,99 triliun dari lima program Kemenkeu. Dari total pagu Rp53,19 triliun kami melakukan efisiensi Rp8,99 triliun,” ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR, Kamis (13/2/2025).
Secara perinci, efisiensi terbesar berasal dari program Dukungan Manajemen (Dukman) senilai Rp8,05 triliun dari total pagu senilai Rp50,46 triliun. Artinya, alokasi setelah efisiensi untuk program Dukman tersisa Rp42,41 triliun.
Program Kebijakan Fiskal susut Rp47,35 miliar menjadi Rp11,84 miliar. Kemudian program Pengelolaan Penerimaan Negara susut Rp716 miliar menjadi Rp1,67 triliun.
Selain itu, program Pengelolaan Belanja Negara susut cukup dalam dari Rp45,45 miliar menjadi hanya Rp8,27 miliar.
Terakhir, efisiensi dilakukan terhadap program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko senilai Rp137,78 miliar menjadi hanya Rp100,35 milliar.
| Baca Juga : Penjelasan Anak Buah Sri Mulyani Soal Efisiensi Anggaran 2025, Seharusnya Bertahun-tahun Lalu |
|---|
Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Misbkahun bersama anggotanya pun menyetujui hasil rekonstruksi efisiensi anggaran untuk Kementerian Keuangan tersebut.
“Saya tawarkan kepada Anggota dengan rancangan kesimpulan ini, apakah setuju? Setuju semua ya? Setuju bu [Sri Mulyani] ya? Kita setujui hasil kesimpulan,” ucap Misbakhun.
Membandingkan dengan data sebelumnya, dalam rekap lampiran surat edaran Kemenkeu dengan nomor S-37/MK.02/2025 yang beredar, tercantum efisiensi sebesar 23,23% atau senilai Rp12,36 triliun. Dengan demikian, anggaran untuk kantor Sri Mulyani tersebut terpangkas menjadi Rp40,84 triliun.
Terakhir kali anggaran Kemenkeu mencapai Rp44,2 triliun, yakni pada pagu anggaran 2022 kala masih pandemi Covid-19 yang senilai Rp44 triliun.
