Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Pengawas Indonesian Business Council Arsjad Rasjid meyakini efisiensi anggaran belanja negara menjadi peluang bagi pihak swasta untuk masuk ke sektor-sektor yang selama ini dikuasai pemerintah.
Arsjad mencontohkan infrastruktur yang kerap menjadi sektor yang kerap ditangani pemerintah. Menurutnya, kini swasta bisa ambil kesempatan untuk berinvestasi di sektor infrastruktur.
"Infrastruktur menarik kok. Kapan lagi? [Sebelumnya] enggak pernah dibuka, sekarang dibuka untuk kita [swasta] melakukan investasi di situ," jelas Arsjad di Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025).
Lagi pula, dia meyakini efisiensi anggaran belanja bertujuan untuk mendorong efektivitas. Menurutnya, pemerintah ingin memotong anggaran belanja yang tidak efektif untuk dialokasikan ke program yang mendorong pertumbuhan ekonomi.
Arsjad mencontohkan program makan bergizi gratis yang diyakini akan membuat sumber daya manusia semakin kompetitif. Dengan demikian, sambungnya, pemerintah bisa memanfaatkan bonus demografi.
Selain itu, dia melihat program makan bergizi gratis akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru karena akan menciptakan ekosistem bisnis.
Baca Juga
"Dari situ nantinya membangun juga industri pangan. Pangan itu perlu logistiknya, perlu juga nantinya segala macam di dalam ekosistem itu, bisa yang besar sampai yang kecil," ujar Arsjad.
Dia mengingatkan ruang fiskal pemerintah sangat sempit. Oleh sebab itu, Arsjad tidak heran apabila pemerintah juga berharap investasi dari pihak swasta.
"Dana investasi pertama mesti datang dari kita sendiri dulu, pengusaha lokal yang harus percaya. Habis itu baru pengusaha luar juga," tutupnya.
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan pembangunan infrastruktur melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dengan nilai mencapai Rp544,48 triliun selama periode pemerintahan Presiden Prabowo Subianto atau pada 2025—2029.
Menteri PU Dody Hanggodo menuturkan, pembangunan infrastruktur tidak boleh terhenti hanya karena keterbatasan anggaran usai pagu Kementerian PU TA 2025 dipangkas hingga Rp81,38 triliun dan hanya tersisa Rp29,57 triliun.
"Sesuai arahan Presiden, kami terus mendorong investasi melalui skema KPBU agar pembangunan tetap berjalan optimal. Kolaborasi dengan sektor swasta memungkinkan proyek infrastruktur strategis dapat direalisasikan dengan lebih cepat dan efisien,” tuturnya dalam keterangan resmi, Senin (10/2/2025).
Adapun, ruang investasi jumbo hingga Rp544,48 triliun itu dibutuhkan untuk mendukung pembangunan 11 proyek sumber daya air (SDA), 23 proyek jalan tol dan jembatan, serta 11 proyek pemukiman.
Dengan keterlibatan pihak swasta, pemerintah berharap proyek tersebut dapat terealisasi dengan optimal, baik dalam aspek pendanaan maupun efisiensi pelaksanaan. Lewat skema KPBU ini pemerintah membuka ruang bagi para investor swasta untuk dapat mendukung pembangunan infrastruktur nasional.
