Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengurangi anggaran untuk infrastruktur termasuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang disalurkan lewat APBN. Pemotongan terjadi saat Badan Gizi Nasional (BGN) meminta tambahan dana untuk program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp100 triliun.
Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Dedek Prayudi (Uki) memastikan bahwa pemangkasan anggaran itu tak berdampak pada kecepatan pembangunan IKN.
"Anggaran tersebut memang turun dibandingkan 2024, tapi itu bukan karena komitmennya sudah diturunkan, bukan. Karena memang ada ceiling APBN untuk pembangunan IKN itu cuman sekian puluh persen," jelasnya dalam Konferensi Pers di Bandung, dikutip Senin (20/1/2024).
Uki menyebut APBN yang dikucurkan untuk IKN hampir mencapai limit. Sehingga, pemerintah mulai akan memfokuskan pembangunan IKN menggunakan suntikan investasi dari swasta.
Untuk itu, pemerintah dipastikan bakal mulai menggenjot geliat investasi di IKN pada tahun ini untuk menutup kebutuhan anggaran pembangunan tersebut.
“Tetapi yang jelas, komitmen pembangunan IKN itu tidak ada turun sama sekali. Tapi saya tegaskan sekali lagi, komitmen Presiden Prabowo terhadap IKN itu tidak lebih rendah daripada komitmen Presiden Jokowi," tambahnya.
Baca Juga
Uki menyebut hingga saat ini pembangunan IKN masih terus berlangsung. Salah satu proyek yang tengah dikebut yakni pembangunan Masjid Agung di IKN.
Pada saat yang sama, Uki menyebut hingga akhir 2024 tidak ada perlambatan pembangunan di proyek senilai Rp466 triliun itu.
"[Meski anggaran dipangkas] Tidak ada yang namanya perlambatan itu tidak ada. Yang ada hanya pembangunan IKN yang tadinya 100% itu APBN, lama-lama disini proporsi APBN memang harus dikurangi," pungkasnya.
Pemangkasan anggaran tersebut dilakukan saat pemerintah membutuhkan dukungan dana untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pada 17 Januari 2025, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan MBG butuh tambahan anggaran Rp100 triliun supaya bisa mencakup 82,9 juta penerima.
Dadan menturkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran senilai Rp71 triliun yang diproyeksikan mencakup 15 juta sampai dengan 17,5 juta penerimaan manfaat. Namun demikian, program ini baru mencakup 650.000 penerima manfaat hingga 10 hari pelaksanaan.
Hal ini disampaikannya usai melaksanakan rapat terbatas terkait dengan Program MBG dengan Presiden Prabowo Subianto bersama beberapa Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jumat (17/1/2025).
"Alhamdullilah ini sudah berjalan hampor 10 hari dan kami sudah melakukan kegiatan di 31 provinsi mencakup 238 satuan pelayanan yang sudah melayani lebih dari 650.000 penerima manfaat," katanya kepada wartawan.
Dadan optimistis bahwa ke depan jumlah penerima manfaat akan terus bertambah yang ditargetkan hingga pada perhitungannya hingga April akan mencapai 3 juta penerima dan pada Agustus hingga 6 juta penerima.
Apalagi, kata Dadan saat ini Presiden Prabowo Subianto meminta agar implementasi program ini terus dipercepat karena banyak laporan dari masyarakat yang belum mendapatkan makanan gratis.
Lebih lanjut, menurut hitungan BGN untuk mencapai target 82,9 juta penerima, membutuhkan anggaran tambahan mencapai Rp 100 triliun. Dengan anggaran yang dialokasikan saat ini atau Rp71 triliun itu baru bisa menjangkau 15--17,5 juta penerima manfaat.
"Satu hal yang paling membuat pak presiden ingin melakukan percepatan, karena beliau sangat concern dengan tuntutan anak-anak yang belum kebagian makan bergizi. Karena banyak laporan banyak anak-anak yang bilang ke orang tuannya 'Ibu kenapa saya belum dikasih makan oleh bapak Prabowo, sementara teman-teman saya sudah," pungkas Dadan.
