Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jelang 100 Hari Pemerintahan Prabowo, Seperti Apa Progres Swasembada Pangan?

Program swasembada pangan yang menjadi andalan Prabowo telah berjalan 100 hari. Bagaimana perkembangannya?
Petani menjemur gabah hasil panen di Majalengka, Jawa Barat, Sabtu (5/4/2024). Badan Pangan Nasional (Bapanas) resmi menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan beras mulai 3 April 2024 hingga 30 Juni 2024 dengan rincian HPP gabah kering panen (GKP) di tingkat petani yang sebelumnya Rp5.000 per kilogram naik menjadi Rp6.000 per kilogram - JIBI/Bisnis/Fanny Kusumawardhani.
Petani menjemur gabah hasil panen di Majalengka, Jawa Barat, Sabtu (5/4/2024). Badan Pangan Nasional (Bapanas) resmi menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan beras mulai 3 April 2024 hingga 30 Juni 2024 dengan rincian HPP gabah kering panen (GKP) di tingkat petani yang sebelumnya Rp5.000 per kilogram naik menjadi Rp6.000 per kilogram - JIBI/Bisnis/Fanny Kusumawardhani.

Strategi Capai Swasembada Pangan

Untuk mencapai target tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama kementerian/lembaga terkait telah menyelesaikan neraca komoditas, yang sebelumnya berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, neraca komoditas yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) itu menetapkan tujuh komoditi dalam neraca komoditas.

Adapun, empat dari komoditi itu tak lagi impor di 2025 yakni beras, gula konsumsi, garam konsumsi, dan jagung pakan. Menurutnya, komitmen untuk mewujudkan swasembada pangan salah satunya dengan mengurangi ketergantungan impor pangan yang dimulai pada 2025.

“Swasembada pangan ini menjadi program prioritas utama pemerintah dari awal pencapaian target di 2029 tapi ini dimajukan ke 2027. Sehingga semua harus bekerja keras dan berkomitmen mewujudkan ini,” kata Zulhas saat pelaksanaan rapat koordinasi pangan di Bandar Lampung seperti dikutip dari Antara, Sabtu (28/12/2024).

Zulkifli Hasan
Zulkifli Hasan

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut, penghentian importasi tidak hanya dilakukan terhadap keempat komoditas tersebut. Pemerintah, kata dia, akan secara berkala mengoptimalkan produksi komoditas lainnya untuk bisa mengurangi bahkan setop impor.

Tak berselang lama, pemerintah juga resmi menutup keran impor gandum untuk pakan ternak tahun ini. Langkah ini ditempuh lantaran produksi jagung dalam negeri melimpah.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menyampaikan, putusan tersebut telah dibahas dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) beberapa waktu lalu. 

“Hasil rakortas, gandum pakan di setop impornya. Tahun ini tidak ada impor gandum pakan,” kata Ketut kepada Bisnis, Rabu (7/1/2025).

Meskipun harus melakukan importasi, dia mengatakan bahwa rencana impor harus dibahas dan diputuskan melalui rakortas. Mengingat gandum tidak termasuk dalam larangan terbatas (lartas). 

“Jadi khusus impor gandum pakan, kendalinya melalui rakortas,” ujarnya.

Selain menghentikan impor, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyebut bahwa Kementerian Pertanian (Kementan) telah memiliki strategi, baik untuk intensifikasi dan ekstensifikasi agar program swasembada pangan itu dapat terwujud.

“Kami ada pompanisasi, pupuk diperbaiki, bibit kita beresin. Kami sama PU kerjain irigasi kan itu salah satu caranya. Terus ada cetak sawah target 3 juta dalam 5 tahun,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (14/1/2025).

Tak hanya itu, aparat penegak hukum juga dilibatkan dalam mencapai swasembada pangan. Dalam hal ini, TNI dilibatkan dalam pengawalan beras dan Polri dilibatkan dalam membantu ketahanan di sektor jagung serta pengawalan tanaman pangan pekarangan.

Khusus untuk jagung, tahun ini ada program tanam jagung serentak 2025 yang akan dilakukan di lahan perkebunan dan kering yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dengan target total tanam sebesar 1,7 juta hektare.

Melalui program ini, pemerintah mengharapkan adanya tambahan produksi jagung sebesar 4 juta ton, yang akan meningkatkan produksi nasional hingga 25% dibandingkan kondisi saat ini.

 

Halaman
  1. 1
  2. 2

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Ni Luh Anggela
Editor : Leo Dwi Jatmiko
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper