Penerimaan Negara
Dari keempat pilar digitalisasi itu, DEN banyak berfokus kepada aspek penerimaan negara. Luhut melihat selama ini pemerintah belum bisa memaksimalkan pungutan pajak sehingga penerimaan negara tidak sebanyak yang diharapkan.
Luhut meyakini jika pemerintah ingin menambahkan penerimaan pajak maka sistem yang terdigitalisasi seperti Coretax atau sistem inti administrasi perpajakan merupakan suatu keniscayaan. Coretax sendiri mulai diterapkan pada 1 Januari 2025.
Dia menjelaskan Coretax akan memaksimalkan pengelolaan data wajib pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sambungnya, data menjadi hal terpenting.
Luhut pun mengaku Coretax merupakan suatu sistem yang juga dianjurkan oleh World Bank alias Bank Dunia. Dia pun mengutip pernyataan Bank Dunia terkait dampak dari penerapan Coretax ke penerimaan negara.
"Menurut mereka kalau kita bisa lakukan program ini [Coretax], itu bisa kita dapat 6,4% dari GDP [produk domestik bruto] atau setara kira-kira Rp1.500 triliun," ungkap Luhut.
Baca Juga
Pensiunan tentara itu pun mengaku sudah mengkaji klaim dari Bank Dunia. Menurutnya, Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan angka-angka yang kurang lebih sama sekitar Rp1.200 triliun.
Rencananya, Coretax akan terintegrasi dengan sistem digital pemerintah lainnya sehingga mempermudah tindak para pelaku pengemplang pajak.
Dengan Coretax, Direktorat Jenderal Pajak bisa membuat profil wajib pajak berdasarkan data-data aktivitas ekonominya yang terdigitalisasi. Dengan data tersebut, pemerintah tahu apakah individu atau korporasi telah membayarkan kewajiban pajak sesuai profilnya atau tidak.
Jika tidak maka pemerintah bisa mempersulit urusan administrasi para wajib pajak, baik individu atau korporasi. Luhut pun mencontohkan kesulitan individu yang melakukan pengemplangan pajak.
"Kamu ngurus paspor mu, tidak bisa karena kamu belum bayar pajak. Kamu memperbarui SIM-mu, enggak bisa karena kau belum bayar ini [pajak]. Jadi semua ngerti," ujar Luhut.
Begitu juga dengan korporasi, yang akan dipersulit urusannya apabila menghindari atau tidak sesuai melakukan pembayaran pajak. Jika sebuah perusahaan ingin mengimpor barang namun data pemerintah menyatakan badan tersebut tidak patuh pembayaran pajak maka kontainernya akan diblokir oleh Bea Cukai.
Sebaliknya, Luhut mengungkapkan jika suatu perusahaan membayar kewajiban pajaknya selalu tepat waktu dan sesuai profilnya maka segala urusan administrasi ketika melakukan impor akan dipermudah Bea Cukai.
"Kalau data saya baik, mesin itu akan release [meliris barang impornya]. Jadi tidak perlu antri," jelasnya.
Anggota DEN M. Chatib Basri menambahkan bahwa urusan pengumpulan pajak memang sangat kompleks. Di satu sisi, masyarakat akan protes apabila tarif pajak, di sisi lain, tingkat kepatuhan pajak warga Indonesia juga masih rendah.
Oleh sebab itu, pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia ini mengapresiasi penerapan Coretax oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
Chatib tidak menampik bahwa masih terdapat sejumlah masalah dalam masa-masa awal penerapan Coretax. Kendati demikian, dia meyakini ke depannya Coretax akan semakin sempurna terutama dalam menambah kepatuhan wajib pajak.
"Kalau dia tidak memenuhi persyaratan [tidak sesuai pembayaran pajak dengan profilnya], itu nanti di Coretax-nya bisa ada automatic blocking [pemblokiran otomatis] sehingga maju tidak mau mereka harus patuh. Jadi ini yang kemudian menjelaskan mengapa digitalisasi itu menjadi solusi," ungkap Chatib pada kesempatan yang sama.
