Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku industri masih gamang menghadapi dinamika dunia usaha pada tahun depan. Berbagai tantangan mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah hingga banjirnya produk impor dari China masih menjadi kekhawatiran manufaktur nasional.
Ketua I Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (Aspaki) Erwin Hermanto mengatakan pihaknya menantikan kebijakan perdagangan untuk menciptakan persaingan yang adil dan sehat antara produk impor dengan produk dalam negeri.
"Kami optimis tapi sangat waspada terhadap situasi industri alat kesehatan di tahun 2025," ujar Erwin kepada Bisnis, Senin (30/12/2024).
Dalam hal ini, dia pun menegaskan pemerintah harus mendorong kebijakan terkait jaminan pasar domestik dengan memprioritaskan Produk Dalam Negeri (PDN) pada sektor swasta, khususnya pada pemerintah daerah dalam pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
"Industri dalam negeri saat ini mengalami tekanan yang cukup berat dengan banjirnya produk impor murah, melemahnya nilai tukar rupiah, penurunan daya beli masyarakat dan lain sebagainya," tuturnya.
Sebelumnya Erwin juga telah mendorong optimalisasi serapan produk alat kesehatan lokal di era pemerintahan baru dapat menjadi bukti keberpihakan terhadap industri alkes nasional.
Baca Juga
"Belanja kesehatan negara selama 2016 sampai dengan 2024 terbilang datar di angka 3% dari PDB [produk domestik bruto] jauh di bawah rekomendasi WHO di sekitar 9-10% dari PDB,” ujarnya.
Sementara itu, dia tak memungkiri bahwa penyerapan produk alat kesehatan buatan dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) terus ditingkatkan dari 12% tahun 2019 menjadi 48% pada tahun 2024.
Di sisi lain, pengusaha alat kesehatan Indonesia juga meminta pemerintah untuk memberikan kebijakan fiskal yang tepat sasaran sehingga tidak memberatkan industri alat Kesehatan dalam negeri.
"Serta kebijakan investasi yang tidak membuka sepenuhnya kepada PMA [penanaman odal asing] terutama di sektor-sektor produk yang sudah matang," jelasnya.
Terdapat peluang pertumbuhan industri alat kesehatan, khususnya pada sektor produk barang medis habis pakai (BMHP) mempunyai potensi yang cukup baik.
Sementara itu, produk-produk investasi untuk screening dan diagnosa mungkin tidak terlalu menjanjikan untuk industri lokal karena banyak kebutuhan yang akan diisi melalui program pinjaman luar negeri.
Di sisi lain, Ketua Umum Gabungan Industri Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia (Gamma) Dadang Asikin menyoroti instrumen hambatan trade measures yang diterapkan Indonesia masih minim sehingga produk impor mudah masuk ke pasar domestik.
"Pemerintah sebagai bentuk perlindungan sebaiknya sudah mulai meninjau kembali hambatan perdagangan (trade measures) yang dimiliki Indonesia dengan negara lain," ujarnya, dihubungi terpisah.
Dalam catatan Kemenperin, Indonesia hanya memiliki 207 jenis instrumen hambatan untuk menahan laju impor masuk ke pasar domestik, sementara anggota WTO lain misalnya China, dan Amerika Serikat masing-masing memiliki 1.569 dan 4.597 jenis instrumen trade measures yang diterapkan.
Bahkan di negara ASEAN, hambatan perdagangan Indonesia jauh lebih kecil dibandingkan dengan Thailand, Filipina, dan Singapura yang memiliki instrumen trade measure masing-masing sebesar 661, 562, dan 216 jenis.
"Ini saja mengindikasikan barikade yang di buat masih cukup longgar untuk di tembus. Lagi-lagi diperlukannya konsolidasi berapa kementerian/lembaga terkait untuk memperkuat posisi tawar industri dalam negeri," pungkasnya.
Sebelumnya, Peneliti Next Policy, Muhammad Ibnu Faisal, mengatakan impor produk manufaktur dari China belakangan ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini terjadi sebagai dampak penerapan Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA).
“Misalnya, periode 2019-2023, impor TPT (tekstil, pakaian, dan tekstil lainnya) dan kosmetik dari Cina mengalami peningkatan rata-rata tahunan sebesar 2,75% dan 35,46% masing-masingnya. Hingga 2024, nilai impor dari Cina mencapai US$52,26 miliar atau meningkat 13,03% dari tahun sebelumnya,” kata Ibnu di Jakarta (24/12/2024).
Posisi China saat ini masih menjadi negara dengan output manufaktur terbesar di dunia, mendominasi sekitar 31,6% dari output manufaktur global dan memiliki pengaruh besar dalam skala internasional.
Banjir impor produk dari China dinilai semakin menantang dengan keberadaan Permendag 8/2024 yang merelaksasi impor berkontribusi pada volume impor yang tidak dikontrol. Tidak sedikit pelaku usaha lokal yang menyatakan keberatan atas kebijakan tersebut.
Menanggapi paparan tersebut, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Telisa Aulia Faliyanti menyebut bahwa lahirnya Permendag 8 Tahun 2024 menjadi salah satu penyebab turunnya Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur belakangan ini.
“Cost industri lokal kita masih belum efisien, mulai dari ketidakpastian regulasi hingga rendahnya produktivitas tenaga kerja. Sementara di China, ada dukungan penuh untuk mendorong inovasi melalui tekonologi terhadap industri, seperti pada industri kertas di sana,” terangnya.
Telisa juga menyebut penyesuaian PPN menjadi 12% semakin membebani industri lokal dan menurunkan daya saing produk lokal dalam pasar yang sangat kompetitif.
"Kebijakan PPN semakin membuat industri semakin sulit kompetitif secara harga," ujarnya.
