Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto yakin bahwa Indonesia tak perlu melakukan impor beras pada tahun depan.
Orang nomor satu di Indonesia itu menyebut agar Indonesia dapat berdikari untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Khususnya, komoditas beras.
Berdasarkan rapat terbatas (ratas) bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan terkait pembahasan isu strategis di sektor pangan pada Selasa (26/11/2024), Prabowo menuturkan, terdapat banyak paparan yang menggembirakan mengenai kemampuan pangan, khususnya cadangan stok beras dalam negeri yang melimpah.
“Beras yang ada di gudang kita, saya kira mendekati 2 juta ton dan sangat besar kemungkinan dan keyakinan saya pada 2025 kita tidak akan impor beras lagi. Bahkan, cadangan kita cukup,” ujar Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/12/2024).
Dia menilai bahwa pencapaian tersebut terjadi lantaran kerja keras dari berbagai kementerian/lembaga terkait termasuk peran Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
“Langkah kita pada akhir 2024 juga karena dukungan Presiden Jokowi sehingga kita mampu mengatasi tahun ini karena sebelumnya kita hadapi El Nino sekaligus La Nina. Musim kering, tetapi kita mampu menghadapi di tengah suasana geopolitik yang tidak ringan,” kata Prabowo.
Baca Juga
Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pemerintah tengah bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan beras dari dalam negeri agar Indonesia tidak melakukan impor beras pada 2025.
“Mudah-mudahan tahun depan kita nggak impor beras. Kalau impor pun sedikit,” kata Zulhas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2024).
Sejauh ini, Zulhas menyebut bahwa pemerintah belum memiliki rencana untuk melakukan importasi beras di tahun depan.
Di satu sisi, target swasembada pangan yang sedianya ditargetkan tercapai pada 2028-2029 kini dipercepat menjadi 2027. Untuk mencapai target tersebut, Kemenko Bidang Pangan bersama kementerian yang berkoordinasi di bawahnya telah menyelesaikan neraca komoditas, yang sebelumnya berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Selanjutnya, neraca komoditas tersebut akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres).
Untuk mencapai swasembada pangan, pemerintah juga sepakat untuk melakukan transformasi lembaga terhadap Perum Bulog. Nantinya, Perum Bulog tak lagi di bawah badan usaha milik negara dan akan menjadi badan otonom.
Menurut Zulhas, adanya transformasi dalam tubuh Bulog dapat memudahkan BUMN Pangan itu untuk menyerap hasil pertanian domestik seperti gabah, padi, dan jagung tanpa harus mencari profit.
Dalam catatan Bisnis, Prabowo optimistis Indonesia dapat mencapai swasembada pangan pada 4-5 tahun ke depan atau selambat-lambatnya pada 2029.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato perdana usai dirinya resmi dilantik sebagai Presiden ke-8 RI. Dia menegaskan, target tersebut dibidik guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
“Kita harus mampu memproduksi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia, saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya. Saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan,” kata Prabowo di Kompleks Parlemen RI, Minggu (20/10/2024).
