Bisnis.com, JAKARTA - Institute for Essential Service Reform (IESR) mendorong pemerintah untuk meningkatkan kualitas bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia. Sebab, kualitas BBM yang buruk bakal menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.
Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa mengatakan, target Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi RI mencapai 8% akan sulit tercapai jika pemerintah tidak memberikan perhatian khusus terkait polusi udara dan meningkatkan kualitas BBM.
"Tanpa mengurus polusi udara, saya tidak yakin pertumbuhan 8% itu bisa terjadi. Salah satu langkah strategis untuk mengurangi polusi udara adalah dengan memperbaiki kualitas bahan bakar minyak yang digunakan oleh kendaraan dan industri di Indonesia," ujar Fabby dalam seminar IESR di Jakarta, Selasa (19/11/2024).
Menurutnya, saat ini kualitas BBM di Indonesia, khususnya bahan bakar diesel dan bensin masih jauh dari standar internasional dan yang sudah diterapkan di negara-negara maju.
Bahan bakar diesel di Indonesia misalnya, mengandung sulfur hingga 3.500 ppm, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan standar Euro 4 yang hanya membatasi sulfur pada 50 ppm.
"Zat-zat berbahaya seperti sulfur, benzena, dan toluena yang terkandung dalam bahan bakar ini sangat berkontribusi pada polusi udara dan berdampak pada kesehatan manusia," katanya.
Baca Juga
Mengacu data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), polusi udara menyebabkan lebih dari 60.000 kematian prematur setiap tahunnya di Indonesia dan sekitar 27% kematian akibat stroke dan penyakit kardiofaskular yang menyebabkan serangan jantung bersumber dari polusi udara.
"Sementara itu, berdasarkan laporan Bank Dunia, polusi udara di Indonesia dapat mengurangi PDB negara sekitar US$220 miliar dolar atau sekitar 6,6% per tahunnya. Biaya ini adalah mencakup biaya perawatan kesehatan, kerugian produktivitas serta kerusakan lingkungan yang mempengaruhi sektor pertanian dan pariwisata," katanya.
Oleh sebab itu, Fabby mengatakan pemerintah dan sektor swasta harus berinvestasi pada teknologi pengolahan bahan bakar yang lebih bersih serta memperbarui infrastruktur kilang minyak di Indonesia agar dapat memproduksi bahan bakar dengan kualitas yang lebih tinggi.
Selain memperbaiki kualitas bahan bakar, menurutnya, pemerintah perlu memberi insentif untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik yang dinilai masih perlu dorongan lebih lanjut, meskipun sudah mengalami pertumbuhan.
"Pemerintah bisa memberikan subsidi dalam bentuk insentif pajak atau fasilitas infrastruktur pengisian daya listrik yang lebih luas bagi bahan listrik dan juga apa yang kita sebut sebagai supply side policy," katanya.
Menurut Fabby, dari sisi masyarakat juga perlu diedukasi terkait bahaya polusi dan pentingnya perbaikan kualitas BBM. Kemudian, dari sisi pelaku usaha menurutnya perlu diberikan sanksi yang tegas jika tidak memenuhi ketentuan kualitas bahan bakar yang dijual di pasar.
