Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

ESDM Bakal Ubah Skema Subsidi BBM, Ini Tiga Opsi Pilihannya

Pemerintah berencana mengubah skema subsidi dengan tiga opsi yang disiapkan.
Pengendara kendaraan bermotor mengisi bahan bakar minyak (BBM) di salah satu SPBU Pertamina di Jakarta, Rabu (10/7/2024). Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pemerintah akan mulai membatasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) pada 17 Agustus 2024 - JIBI/Bisnis/Fanny Kusumawardhani.
Pengendara kendaraan bermotor mengisi bahan bakar minyak (BBM) di salah satu SPBU Pertamina di Jakarta, Rabu (10/7/2024). Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pemerintah akan mulai membatasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) pada 17 Agustus 2024 - JIBI/Bisnis/Fanny Kusumawardhani.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan perkembangan terbaru terkait skema penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.

Bahlil mengatakan saat ini tim penggodok kebijakan subsidi energi kini memiliki tiga opsi skema penyaluran BBM subsidi. Opsi skema ini naik dibanding sebelumnya yang hanya dua.

Dia menyebut ketiga opsi skema terbaru didapat berdasarkan hasil tiga kali rapat tim kebijakan subsidi energi tepat sasaran yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto.

"Rapat kami sudah 2-3 kali yang bisa saya memberikan gambaran adalah sekarang tim lagi bekerja lagi mencari formulasi," kata Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (14/11/2024).

Pertama, penyaluran secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT). Dengan konsep ini, maka BBM akan dipasarkan di harga pasar. Masyarakat miskin akan membeli BBM dengan harga pasar ditambah uang BLT.  

Kedua, skema subsidi BBM tetap berbentuk barang khusus transportasi umum dan fasilitas publik lainnya. Selain itu, sisanya lewat BLT. Artinya, transportasi umum akan mendapat harga khusus yang lebih murah, sedangkan masyarakat yang layak diberikan BLT.

"Alternatif kedua adalah yang sifatnya fasilitas umum, untuk bisa menahan inflasi, tetap dia subsidi-nya berbentuk barang. Selain itu kita pakai BLT," ucap Bahlil.

Ketiga, skema kombinasi antara BLT dan subsidi terbuka seperti yang berlaku saat ini. Artinya, pada opsi kedua, harga BBM dinaikkan lebih tinggi, tetapi masih disubsidi yang kemudian kenaikkan harganya dikompensasi lewat BLT.

Kendati, Bhalil belum bisa memastikan opsi mana yang bakal dipilih. Sebab, pihaknya harus melapor dahulu kepada Prabowo. Artinya, keputusan pengambilan opsi berada di tangan Prabowo.

"Hari ini saya belum bisa menjelaskan secara detail karena masih dalam pembahasan. Karena tunggu kami laporkan kepada Bapak Presiden dulu kalau sudah putus baru kami laporkan kepada Bapak Ibu anggota DPR," jelas Bahlil.

Dalam kesempatan terpisah, Bahlil mengatakan skema baru penyaluran subsidi BBM dan listrik bakal diputuskan usai pendataan dari PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), hingga BPH Migas rampung.

Dia menuturkan pemerintah masih mengkaji skema penyaluran subsidi BBM dan listrik yang ideal. Menurutnya, keputusan harus diambil secara hati-hati.  

"Kami masih melakukan exercise yang mendalam karena kita harus hati-hati. Karena kita harus menunggu laporan dari teman-teman dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN secara mendalam," ucap Bahlil.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper