Bisnis.com, JAKARTA — Sri Mulyani Indrawati yang kembali menjadi menteri keuangan disebut-sebut sebagai sosok kunci yang membuat investor asing percaya akan pasar keuangan di Indonesia.
Tanpa Sri Mulyani di pemerintahan, investor asing dikabarkan turut was-was akan kondisi pasar keuangan Indonesia.
Layaknya saat jelang pelantikan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto, Indeks harga saham gabungan (IHSG) mencatatkan kinerja positif usai Sri Mulyani menghadap ke Kertangera memenuhi panggilan Prabowo untuk kembali menjadi bendaharanya.
Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Misbakhun pun menyadari hal tersebut dan mempertanyakan dasar kepercayaan investor tersebut.
“Luar biasa penjelasan ibu tentang bagaimana bondholder percaya terhadap surat utang Indonesia. Pertanyaan saya cuma satu, ini karena menteri keuangannya ibu atau mereka percaya kepada menteri keuangan atau mereka percaya kepada negara Indonesia?” tuturnya dalam Raker Komisi XI DPR bersama Menkeu, Rabu (13/11/2024).
Tanpa jeda dan diringi tepuk tangan, dengan senyuman Sri Mulyani langsung menjawab pertanyaan Misbakhun bahwa investor percaya terhadap negara Republik Indonesia.
Baca Juga
“Termasuk [percaya] kepada DPR nya yang menyetujui APBN, terutama Komisi XI. Di mana, Republik Indonesia kebetulan menteri keuangannya saya,” jawab Sri Mulyani.
Bendahara Negara tersebut menjelaskan bahwa dalam persoalan pembiayaan, pihaknya selalu berkomunikasi secara politik bersama DPR, maupun kepada investor di pasar keuangan.
Satu hal yang menjadi kunci kepercayaan investor, tutur Sri Mulyani, adalah jika suatu negara memiliki kebijakan yang jelas saat menerbitkan utang. Sebagaimana Indonesia melakukan penerbitan untuk pembiayaan APBN, yang telah jelas penggunaannya diatur dalam UU APBN.
“Mereka lihat kalau pesan kita konsisten, mereka merasa ‘oh benar nih’, jelas yang mau dilakukan, itu yang menimbulkan confidence, itu enggak dibuat-buat, tapi upaya keras kita semua,” tuturnya.
Adapun, pada tahun ini pemerintah memiliki utang jatuh tempo senilai Rp371,8 triliun berupa Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp62,49 triliun berupa pinjaman.
Sri Mulyani menyampaikan bahwa seluruh utang jatuh tempo tersebut telah lunas karena setiap penerbitan surat utang baru, para investor yang seharusnya menerima pembayaran dari pemerintah, berbondong-bondong membelinya kembali, atau disebut sebagai revolving.
Untuk tahun depan, pemerintah berencana menarik utang baru senilai Rp775,9 triliun untuk membiayai APBN telah ditetapkan sejumlah Rp3.621,3 triliun.
