Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati terpantau telah melaksanakan penghematan anggaran perjalanan dinas sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menuturkan penghematan yang dilakukan tersebut berdampak pada serapan anggaran belanja Kemenkeu yang tidak akan mencapai 100% pada akhir tahun.
Di mana realisasi belanja Kementerian Keuangan hingga 31 Oktober 2024 mencapai 76,06%. Sementara akhir tahun, diperkirakan hanya akan mencapai 93,17% dari pagu yang senilai Rp48,35 triliun.
"Ini termasuk penghematan perjalanan dinas yang memang menjadi arahan kemarin. Jadi kita langsung masukkan di dalam program kita selama praktis 1,5 bulan berikut ini," ujarnya dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR, Rabu (13/11/2024).
Sementara realisasi belanja Kementerian Keuangan hingga 12 November 2024, termasuk di dalamnya Badan Layanan Umum (BLU), telah mencapai 78,74% dengan belanja yang sudah berkontrak namun belum terserap senilai Rp624,73 miliar (belanja barang) dan Rp1,37 triliun (belanja modal).
Pada dasarnya, Suahasil menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan memiliki lima program kegiatan dalam belanja instansinya.
Baca Juga
Per akhir Oktober 2024, program Pengelolaan Belanja Negara tercatat sudah mencapai 68,39%, Pengelolaan Penerimaan Negara telah mencapai 76,44%, Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko telah mencapai 66,21%.
Sementara belanja untuk program Kebijakan Fiskal mencapai 65,47% dan program Dukungan Manajemen sebesar 76,1%.
"Kemenkeu terus melanjutkan disiplin dan efisiensi pengelolaan anggaran yang terus kita lakukan sebagai wujud dari implementasi spending better sejalan dengan arahan Pak Presiden," lanjut Sua.
Suahasil mengungkapkan dalam paparannya, bahwa Kementerian Keuangan telah berhasil menghemat anggaran hingga Rp2,91 triliun sejak 2020.
Penghematan terbesar berasal dari dua hal, yakni pengendalian birokrasi dan perjalanan dinas serta kebijakan negative growth jumlah pegawai Kemenkeu yang totalnya mencapai Rp1,94 triliun.
Tercatat kebijakan negative growth atau pengurangan jumlah pegawai sebanyak 5.300 orang sejak 2020 telah menghemat Rp1,156 triliun. Sementara pengendalian perjalanan dinas menghemat anggaran Kemenkeu hingga Rp781 miliar.
