Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) mengungkap penyebab peternak sapi perah di Boyolali dan Pasuruan yang membuang produksi susu lantaran tak terserap oleh industri pengolahan susu (IPS).
Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyebut bahwa masalah yang terjadi dalam rantai pasok (supply chain) IPS sudah lama terjadi.
“Problem rantai pasok industri pengolahan susu yang mencuat ke publik saat ini merupakan bagian dari persoalan-persoalan dalam perniagaan dan produksi susu segar yang sudah cukup lama,” kata Budi dalam Konferensi Pers terkait Koperasi Susu Boyolali di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Senin (11/11/2024).
Menurut Budi, dengan adanya perubahan-perubahan terkait perniagaan susu segar saat ini, masalah tersebut menjadi muncul ke permukaan seperti yang terjadi di Boyolali dan Pasuruan.
Salah satu kasus tak terserapnya susu sapi perah oleh IPS terjadi pada Koperasi Setia Kawan di Pasuruan, Jawa Timur. Pada kasus ini, IPS pada periode tertentu melakukan pemberhentian penerimaan suplai susu dari koperasi dengan alasan tengah melakukan pemeliharaan mesin (maintenance).
Budi menuturkan bahwa pada periode tersebut, IPS diduga melakukan penambahan impor susu skim karena, harga susu impor dunia sedang mengalami penurunan.
Baca Juga
Kasus serupa terjadi di Kabupaten Boyolali. Namun, bukan hanya koperasi yang terdampak, melainkan juga usaha dagang (UD) dan perseorangan (pengepul susu). Totalnya ada 50.000 liter atau sekitar 400 juta dengan asumsi harga Rp8.000 liter susu karena tak terserap IPS.
Pemicunya, pembatasan kuota masuk susu lokal di IPS yang sudah terjadi sekitar dua minggu terakhir. Tercatat, per hari susu di Boyolali yang tidak terserap ke pabrik mencapai 30 ton.
Adapun, KUD Mojosongo menjadi salah satu koperasi yang terdampak dan merupakan koperasi produksi susu terbesar di Kabupaten Boyolali. Imbas dari pembatasan PS ini adalah sebanyak 18 ton susu/hari, sedangkan 5 ton susu/hari terbuang.
Melihat permasalahan yang terjadi, Budi memastikan bahwa produksi peternak dan koperasi susu dapat diserap oleh IPS atau pabrik secara maksimal. “Kemenkop akan berkoordinasi dengan koperasi susu dan IPS untuk menjamin penyerapan produksi susu koperasi,” imbuhnya.
Padahal, Kemenkop mengungkap konsumsi susu nasional pada 2022 dan 2023 sebesar 4,44 juta ton dan 3,7 juta ton. Namun, produksi susu sapi nasional hanya sebesar 837.223 ton atau hanya mampu memenuhi 20% dari kebutuhan susu nasional, dan 80% sisanya impor.
Mirisnya lagi, Budi menyampaikan bahwa IPS yang mengimpor bukan dalam susu segar melainkan skim (susu bubuk). Kondisi ini membuat para peternak sapi perah di Indonesia merugi, di mana harga susu segar lebih murah sebesar Rp7.000, sedangkan idealnya adalah Rp9.000.
Maka dari itu, Budi menyatakan pengurangan impor susu harus dilakukan secara bertahap untuk menuju swasembada susu pada 2028.
“Pengurangan impor itu tergantung produksi kita, ini sekarang komposisinya jomplang, produksi dalam negeri 20%, impor 80%. Nah kita harus dalam waktu tertentu harus secara bertahap maksimal swasembada pangan, khususnya susu,” tuturnya.
