Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pemerintah bakal mulai secara ketat mengimplementasi manajemen risiko pembangunan nasional di bidang infrastruktur.
Hal itu disampaikan AHY dalam Forum Development Risk Management Implementation yang digelar oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Sanur Bali, Senin (11/11/2024).
“Semangatnya adalah kelanjutan dari apa yang ditekankan dan diharapkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto agar pembangunan ke depan tepat sasaran,” tuturnya dalam akun Instagram resminya, dikutip Senin (11/11/2024).
Lebih lanjut, AHY menegaskan bahwa tak boleh ada pembangunan infrastruktur yang menyedot APBN terlalu besar, dirinya juga menekankan pembangunan infrastruktur harus optimal dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Pembangunan infrastruktur harus berdampak untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi hingga 8% yang akhirnya mewujudkan Indonesia yang lebih maju,” tegasnya.
Terkait manajemen risiko, AHY juga turut menjelaskan bahwa pihaknya juga menemui trilema pembangunan infrastruktur, trilema antara atensi, utilitas, dan juga keberlanjutan.
Baca Juga
AHY menegaskan, saat ini pembangunan infrastruktur dihadapkan pada tantangan dan perbaikan dalam pembangunan infrastruktur, yaitu isu pengadaan lahan, integrasi data dan perencanaan, pembiayaan yang belum optimal, kualitas pembangunan, ketersediaan dan pemerataan.
“Untuk itu, diperlukan pembangunan infrastruktur yang konsisten dan terukur dengan perencanaan yang matang, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, serta penerapan dan penyiapan peraturan pelaksanaan MPRN (Manajemen Risiko Pembangunan Nasional) mulai dari tataran strategis hingga operasional,” jelas AHY.
Terakhir, AHY turut menegaskan untuk mencegah adanya kebocoran, bukan hanya dari pembiayaan, melainkan juga dari efisiensi.
“Hal ini dapat dilakukan dengan adanya tata kelola pemerintahan yang baik, dan kolaborasi yang baik antara pusat dan daerah serta dikawal dengan regulasi dan kebijakan yang tepat,” pungkasnya.
