Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan Umum (Perum) Bulog mengusulkan penyaluran bantuan pangan dan beras stabilisasi harga dan pasokan pangan (SPHP) dilakukan pada Januari-Februari 2025, untuk menjaga stabilitas harga beras di tingkat masyarakat.
Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono menyampaikan, usulan tersebut telah disampaikan Perum Bulog kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).
“Januari-Februari kami menyarankan melalui Pak Menko Pangan agar supaya ada keseimbangan menjaga angka inflasi kita,” kata Wahyu dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Selasa (5/11/2024).
Perum Bulog saat ini tengah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2025. Dengan asumsi penyaluran bantuan pangan sebesar 220.000 ton per bulan dan beras SPHP sebesar 150.000 ton per bulan yang akan dilepas pada Januari-Februari 2024, menurutnya Badan Pangan Nasional (Bapanas) semestinya sudah menyediakan anggaran untuk kedua program ini.
“Kenapa demikian? Stok yang terlalu besar akan membebani bunga yang ada di Perum Bulog,” ujarnya.
Adapun hingga 1 November 2024, Perum Bulog telah menyalurkan bantuan pangan berupa beras yang ditujukan untuk 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Baca Juga
Sebagai informasi, bantuan pangan beras merupakan program pemerintah berupa penyaluran beras yang bersumber dari stok cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog.
Untuk tahap pertama, Perum Bulog telah menyalurkan 659.352 ton atau 99,88% dari target penyaluran 660.122 ton. Pada tahap kedua, realisasi penyaluran mencapai 653.613 ton beras atau 99,1% dari target 660.122 ton.
Kemudian untuk penyaluran tahap tiga, Perum Bulog baru menyalurkan sebesar 66,77% dari target 653.613 ton. Penyaluran tahap tiga ini telah berlangsung mulai Agustus, Oktober, dan Desember 2024.
Sementara itu, realisasi penyaluran beras SPHP untuk operasi pasar mencapai 1,23 juta ton atau mencapai 81,07% dari target 1,51 juta ton. Wahyu menuturkan, penyaluran SPHP tertinggi terjadi pada Februari 2024 dan menurun pada Maret 2024 seiring dengan menurunnya harga beras di pasar rakyat.
