Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta PT Pertamina (Persero) untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi (migas). Hal tersebut tak lepas dari cita-cita Prabowo untuk kedaulatan energi Indonesia.
VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menuturkan pihaknya siap menjalankan arahan tersebut.
"[Arahan Prabowo] fokusnya menjaga ketahanan energi. Kemudian, peningkatan produksi, termasuk tadi swasembada energi, kedaulatan energi, ya mudah-mudahan kita menuju ke arah sana," jelasnya kepada wartawan di Mal Kota Kasablanka, Jakarta, Selasa (22/10/2024).
Fadjar mengatakan, salah satu bentuk tanggung jawab dari Kementerian BUMN adalah soal swasembada energi. Menurutnya, upaya untuk mewujudkan ketahanan energi sudah dan terus dilakukan.
Fadjar mengakui tantangannya untuk mencapai kedaultan energi masih cukup banyak. Namun, pihaknya berkomitmen sesuai dengan arahan pemerintah terkait ketahanan energi nasional.
"Jadi, secara korporasi Pertamina siap mendukung program pemerintah, mewujudkan ketahanan dan kedaulatan energi dengan berbagai upaya peningkatan produksi," jelas Fadjar.
Baca Juga
Selain itu, pihaknya juga terus mencari energi baru terbarukan dari berbagai sumber daya yang ada di dalam negeri. Ini termasuk salah satunya adalah biofuel. Swasembada energi menjadi salah satu agenda besar yang dibidik oleh Prabowo pada masa pemerintahannya 5 tahun ke depan.
Ambisi itu ditegaskan lagi dalam pidato perdananya usai dilantik sebagai kepala negara dan pemerintahan pada Minggu (20/10/2024) lalu.
Prabowo menekankan perlunya swasembada energi guna menghadapi kemungkinan terburuk bila terjadi krisis di tengah konflik geopolitik yang memanas. Bila tak mampu swasembada energi, Indonesia yang saat ini masih bergantung pada impor minyak dan LPG bisa kewalahan ketika sewaktu-waktu negara lain membatasi akses pasokan energinya.
“Kita juga harus swasembada energi. Dalam keadaan ketegangan dalam keadaan kemungkinan terjadi perang di mana-mana, kita harus siap dengan kemungkinan yang paling jelek,” kata Prabowo.